PUPR Penurunan Muka Tanah di Jateng Capai 14 Cm Pertahun, Lebih Cepat Tenggelam dari Jakarta
loading...
Pembangunan tanggul laut dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi ancaman tenggelamnya wilayah permukiman.Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia mengatakan kondisi penurunan muka tanah di wilayah pesisir Jawa Utara lebih parah dari Jakarta.
Bob memberikan contoh seperti di Kota Semarang, Jawa Tengah, saat ini penurunan muka tanah bisa mencapai 14 cm per tahun. Situasi ini tergolong lebih parah jika dibandingkan dengan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta yang mencapai 10 cm per tahun.
Menurutnya, penurunan muka tanah yang masif akan membuat permukaan air laut lebih tinggi ketimbang daratan. Dampaknya, banjir rob bisa merendam kawasan permukiman di wilayah pesisir Jawa bagian utara. Pembangunan tanggul laut dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi ancaman tenggelamnya wilayah permukiman akibat banjir rob.
"Saya kira ada pertimbangan (bangun tanggul laut di Jawa), salah satunya itu ada penurunan muka tanah juga di Jawa Tengah, bahkan di sana lebih tinggi, ada yang sampai 14 cm per tahun, itu di daerah Semarang - Demak," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Senin (23/9/2024).
Berangkat dari masalah tersebut, Kementerian PUPR menyambut baik rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang hendak membangun Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Hal ini sebagai upaya melindungi wilayah pesisir dari ancaman tenggelam akibat penurunan muka tanah.
Akan tetapi, Bob mengungkapkan dalam merealisasikan program tersebut, memang diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Sebab berdasarkan kajian Kementerian PUPR, pembangunan tanggul laut per kilometer diperlukan biaya sekitar Rp2,5 triliun.
Sedangkan jarak Jakarta - Gresik yaitu kurang lebih 700 km, maka diperlukan anggaran sekitar Rp1.750 triliun untuk merampungkan proyek Giant Sea Wall Jakarta - Gresik.
"Jadi pembangunan tanggul itu ada 2 tahap kalau untuk yang Banten - Ancol. Tahap pertama itu tanggul terbuka atau tanpa pintu, itu butuh Rp53 triliun untuk 21 km. Jadi kalau mau dihitung (per kilometer) itu tinggal dibagi saja Rp53 triliun dengan 21 km," pungkas Bob.
Bob memberikan contoh seperti di Kota Semarang, Jawa Tengah, saat ini penurunan muka tanah bisa mencapai 14 cm per tahun. Situasi ini tergolong lebih parah jika dibandingkan dengan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta yang mencapai 10 cm per tahun.
Baca Juga
Menurutnya, penurunan muka tanah yang masif akan membuat permukaan air laut lebih tinggi ketimbang daratan. Dampaknya, banjir rob bisa merendam kawasan permukiman di wilayah pesisir Jawa bagian utara. Pembangunan tanggul laut dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi ancaman tenggelamnya wilayah permukiman akibat banjir rob.
"Saya kira ada pertimbangan (bangun tanggul laut di Jawa), salah satunya itu ada penurunan muka tanah juga di Jawa Tengah, bahkan di sana lebih tinggi, ada yang sampai 14 cm per tahun, itu di daerah Semarang - Demak," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Senin (23/9/2024).
Berangkat dari masalah tersebut, Kementerian PUPR menyambut baik rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang hendak membangun Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Hal ini sebagai upaya melindungi wilayah pesisir dari ancaman tenggelam akibat penurunan muka tanah.
Akan tetapi, Bob mengungkapkan dalam merealisasikan program tersebut, memang diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Sebab berdasarkan kajian Kementerian PUPR, pembangunan tanggul laut per kilometer diperlukan biaya sekitar Rp2,5 triliun.
Sedangkan jarak Jakarta - Gresik yaitu kurang lebih 700 km, maka diperlukan anggaran sekitar Rp1.750 triliun untuk merampungkan proyek Giant Sea Wall Jakarta - Gresik.
"Jadi pembangunan tanggul itu ada 2 tahap kalau untuk yang Banten - Ancol. Tahap pertama itu tanggul terbuka atau tanpa pintu, itu butuh Rp53 triliun untuk 21 km. Jadi kalau mau dihitung (per kilometer) itu tinggal dibagi saja Rp53 triliun dengan 21 km," pungkas Bob.
(fch)
Explore More