Komisi V DPR Dukung Kemenhub Bangun Konektivitas Transportasi IKN Baru
Selasa, 23 Juni 2020 - 16:26 WIB
"Dorongan saya soal konektifitas IKN yang diakomodir yakni pengembangan bandara dalam rangka mendukung ibu kota negara (APT Pranoto-Samarinda) Rp113,968 miliar serta pengembangan Bandar Udara Klaster Kalimantan yakni Sultan Aji Muhammad Sulaiman-Balikpapan, bandar udara ibukota negara masih masuk tahap perencanaan," ujarnya.
"Kemenhub telah memasukkan dua pengembangan pelabuhan yakni Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur dan Tana Paser di Kabupaten Paser," imbuh legislator Dapil Kaltim ini. Baca: Covid-19 Tunda Pemindahan Aset Calon Ibu Kota Baru
Senada, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Rifqinizamy mengatakan, bahwa sejak awal duduk di Komisi V DPR, ia telah mengatakan bahwa salah satu kawasan di Kalimantan Selatan (Kalsel) atau di kawasan hulu sungai tidak miliki akses darat. Sementara, kalau dibangun pelabuhan tidak mungkin karena sungainya kecil. Sehingga, ia berharap itu bisa dtindaklanjuti dilakukan visibility study untuk dibangun bandara.
"Kami tidak ngotot didorong dibuat bandara kalau kawasan itu tidak mendukung. Hulu sungai ini akan berbatasan langsung dengan IKN baru, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jika nanti RUU-nya kita sahkan di DPR," ujarnya dalam Raker.
Namun, hal ini bertentangan dengan Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama. Menurutnya, karena pembangunan IKN ini belum ada dasar hukumnya sementara, apa yang dilakukan Kemenhub dalam program kerjanya harus berlandaskan hukum. Sehingga baiknya program itu tidak dicantumkan terlebih dulu.
"Kemenhub telah memasukkan dua pengembangan pelabuhan yakni Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur dan Tana Paser di Kabupaten Paser," imbuh legislator Dapil Kaltim ini. Baca: Covid-19 Tunda Pemindahan Aset Calon Ibu Kota Baru
Senada, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Rifqinizamy mengatakan, bahwa sejak awal duduk di Komisi V DPR, ia telah mengatakan bahwa salah satu kawasan di Kalimantan Selatan (Kalsel) atau di kawasan hulu sungai tidak miliki akses darat. Sementara, kalau dibangun pelabuhan tidak mungkin karena sungainya kecil. Sehingga, ia berharap itu bisa dtindaklanjuti dilakukan visibility study untuk dibangun bandara.
"Kami tidak ngotot didorong dibuat bandara kalau kawasan itu tidak mendukung. Hulu sungai ini akan berbatasan langsung dengan IKN baru, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jika nanti RUU-nya kita sahkan di DPR," ujarnya dalam Raker.
Namun, hal ini bertentangan dengan Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama. Menurutnya, karena pembangunan IKN ini belum ada dasar hukumnya sementara, apa yang dilakukan Kemenhub dalam program kerjanya harus berlandaskan hukum. Sehingga baiknya program itu tidak dicantumkan terlebih dulu.
Lihat Juga :