Covid-19 Tunda Pemindahan Aset Calon Ibu Kota Baru
Sabtu, 13 Juni 2020 - 14:11 WIB
loading...
Ilustrasi ibu kota baru. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Progres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sempat mengalami beberapa kendala administratif imbas pembatasan sosial yang diberlakukan berbagai daerah di Indonesia. Masalah ini termasuk di Kalimantan Timur yang menjadi calon Ibu Kota baru.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan hambatan yang dimaksudkan adalah seperti kegiatan site visit untuk melakukan penilaian aset di ibu kota baru.
"Kita terhalang untuk melakukan site visit. Salah satu fungsi DJKN yang juga agak terhambat selama pandemi Covid-19 adalah penilaian. Melakukan penilaian tentunya butuh kunjungan ke premis, tempat aset," ujar Isa Rachmatarwata dalam media briefing, di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).
Hal tersebut, kata Isa, disebabkan oleh protokol kesehatan yang berlaku di daerah setempat. Baca: Lelang Harley Davidson dan Brompton Selundupan Belum Bisa Dilakukan
"Karena protokol kesehatan, kita tidak izinkan penilai terjun ke lapangan. Sudah kita revisi aturannya, tapi memang subjek pada ketentuan PSBB. Itu alasan teknis sehingga saat ini belum ada progress karena terkendala melihat hal yang sifatnya fisik di lapangan," katanya.
Selanjutnya, Isa menyebutkan yang menjadi fokus utama saat ini bukanlah persiapan pemindahan ibu kota, melainkan penanganan Covid-19 dengan berbagai dampaknya. Kendati demikian, belum dapat disimpulkan bagaimana kelanjutannya, sebab belum ada keputusan resmi dari Presiden terkait site visit ini.
"Secara umum konsentrasi kita tidak sedang menyiapkan ibu kota negara baru secara masif. Kita sekarang menangani covid-19, baik masalah kesehatan, dampaknya ke sosial ekonomi di masyarakat kita dan masalah kelangsungan usaha," pungkasnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan hambatan yang dimaksudkan adalah seperti kegiatan site visit untuk melakukan penilaian aset di ibu kota baru.
"Kita terhalang untuk melakukan site visit. Salah satu fungsi DJKN yang juga agak terhambat selama pandemi Covid-19 adalah penilaian. Melakukan penilaian tentunya butuh kunjungan ke premis, tempat aset," ujar Isa Rachmatarwata dalam media briefing, di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).
Hal tersebut, kata Isa, disebabkan oleh protokol kesehatan yang berlaku di daerah setempat. Baca: Lelang Harley Davidson dan Brompton Selundupan Belum Bisa Dilakukan
"Karena protokol kesehatan, kita tidak izinkan penilai terjun ke lapangan. Sudah kita revisi aturannya, tapi memang subjek pada ketentuan PSBB. Itu alasan teknis sehingga saat ini belum ada progress karena terkendala melihat hal yang sifatnya fisik di lapangan," katanya.
Selanjutnya, Isa menyebutkan yang menjadi fokus utama saat ini bukanlah persiapan pemindahan ibu kota, melainkan penanganan Covid-19 dengan berbagai dampaknya. Kendati demikian, belum dapat disimpulkan bagaimana kelanjutannya, sebab belum ada keputusan resmi dari Presiden terkait site visit ini.
"Secara umum konsentrasi kita tidak sedang menyiapkan ibu kota negara baru secara masif. Kita sekarang menangani covid-19, baik masalah kesehatan, dampaknya ke sosial ekonomi di masyarakat kita dan masalah kelangsungan usaha," pungkasnya.
(bon)
Lihat Juga :
