Ngerinya Dampak Inflasi AS: Bisa Munculkan Resesi Ekonomi
Rabu, 08 Juni 2022 - 14:44 WIB
Kenaikan suku bunga AS bisa memicu terjadinya resesi ekonomi. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Inflasi di Amerika Serikat sudah mencapai 8% dan dikhawatirkan akan memicu naiknya suku bunga AS oleh The Fed . Ekonom sekaligus Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan tingkat suku bunga AS atau The Fed Rate yang excessive atau berlebihan, bahkan bisa 3-4 kali kenaikannya di tahun 2022, bisa memicu terjadinya resesi ekonomi .
"Resesi karena kenaikan biaya bunga atau cost of fund bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang memiliki rasio utang cukup tinggi. Mereka akan kesulitan membayar pinjaman sementara tidak semua permintaan mengalami kenaikan. Belum semua permintaan mengalami kenaikan seperti di level pra-pandemi," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Dia menyebut sudah terjadi disrupsi rantai pasok, dan sebelumnya sudah ada konflik di Ukraina-Rusia yang mendorong kenaikan harga pangan dan energi. Ini akhirnya menjadi beban bagi pemulihan ekonomi di hampir seluruh negara.
"Kenaikan suku bunga yang berlebihan juga akan memicu larinya modal asing secara masif terutama kembali ke aset-aset yang dinilai aman sehingga mereka akan mengurangi investasi di negara-negara berkembang atau emerging market. Situasi ini bisa berdampak ke pemulihan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5% bisa terkoreksi bahkan bisa kembali minus," ungkap Bhima.
Maka dari itu, perlu dipersiapkan dari sisi gelombang instabilitas moneter secara global. Yang pertama adalah pemerintah bertindak all-out dengan berbagai cara menjaga agar sisi fiskal bisa menjadi bantalan, seperti melalui subsidi energi, subsidi pangan, bahkan bantuan pupuk untuk para petani sehingga baik inflasi energi maupun inflasi pangan bisa terjaga hingga akhir tahun, sampai pemulihan daya beli masyarakat di Indonesia pulih seperti kondisi pra-pandemi.
"Kemudian, yang kedua, mengurangi ketergantungan terhadap impor. Karena, transmisi dari resesi ekonomi di AS akan menjalar ke nilai tukar dan akan membuat barang-barang impor terutama impor pangan akan menjadi lebih mahal. Jadi, ini adalah kesempatan untuk mendorong produktivitas pangan di dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap impor bisa ditekan," jelas Bhima.
Selanjutnya, adalah memberikan stimulus kepada pelaku usaha khususnya UMKM sehingga mereka bisa pulih lebih cepat dan siap menghadapi tekanan eksternal. Salah satunya adalah mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), program-program pendampingan terutama UMKM go digital, dan memperluas pasar UMKM sehingga bisa mendorong ekspor maupun pemenuhan kebutuhan domestik lebih besar lagi.
"Yang terakhir adalah jaminan sosial, tentunya banyak pekerja yang rentan jatuh miskin ketika terjadi resesi ekonomi, terjadi gejolak, dan pekerja ini harus dilindungi oleh jaminan sosial dari pemerintah. Jadi bantuan subsidi upah itu diperlukan dan seharusnya dilanjutkan, bantuan jaminan sosial sebaiknya tetap dilanjutkan hingga 2023," pungkas Bhima.
"Resesi karena kenaikan biaya bunga atau cost of fund bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang memiliki rasio utang cukup tinggi. Mereka akan kesulitan membayar pinjaman sementara tidak semua permintaan mengalami kenaikan. Belum semua permintaan mengalami kenaikan seperti di level pra-pandemi," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Dia menyebut sudah terjadi disrupsi rantai pasok, dan sebelumnya sudah ada konflik di Ukraina-Rusia yang mendorong kenaikan harga pangan dan energi. Ini akhirnya menjadi beban bagi pemulihan ekonomi di hampir seluruh negara.
"Kenaikan suku bunga yang berlebihan juga akan memicu larinya modal asing secara masif terutama kembali ke aset-aset yang dinilai aman sehingga mereka akan mengurangi investasi di negara-negara berkembang atau emerging market. Situasi ini bisa berdampak ke pemulihan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5% bisa terkoreksi bahkan bisa kembali minus," ungkap Bhima.
Maka dari itu, perlu dipersiapkan dari sisi gelombang instabilitas moneter secara global. Yang pertama adalah pemerintah bertindak all-out dengan berbagai cara menjaga agar sisi fiskal bisa menjadi bantalan, seperti melalui subsidi energi, subsidi pangan, bahkan bantuan pupuk untuk para petani sehingga baik inflasi energi maupun inflasi pangan bisa terjaga hingga akhir tahun, sampai pemulihan daya beli masyarakat di Indonesia pulih seperti kondisi pra-pandemi.
"Kemudian, yang kedua, mengurangi ketergantungan terhadap impor. Karena, transmisi dari resesi ekonomi di AS akan menjalar ke nilai tukar dan akan membuat barang-barang impor terutama impor pangan akan menjadi lebih mahal. Jadi, ini adalah kesempatan untuk mendorong produktivitas pangan di dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap impor bisa ditekan," jelas Bhima.
Selanjutnya, adalah memberikan stimulus kepada pelaku usaha khususnya UMKM sehingga mereka bisa pulih lebih cepat dan siap menghadapi tekanan eksternal. Salah satunya adalah mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), program-program pendampingan terutama UMKM go digital, dan memperluas pasar UMKM sehingga bisa mendorong ekspor maupun pemenuhan kebutuhan domestik lebih besar lagi.
"Yang terakhir adalah jaminan sosial, tentunya banyak pekerja yang rentan jatuh miskin ketika terjadi resesi ekonomi, terjadi gejolak, dan pekerja ini harus dilindungi oleh jaminan sosial dari pemerintah. Jadi bantuan subsidi upah itu diperlukan dan seharusnya dilanjutkan, bantuan jaminan sosial sebaiknya tetap dilanjutkan hingga 2023," pungkas Bhima.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda