Luhut Geram Lihat Ulah Perusahaan Sawit: Nyari Duit di RI, Bayar Pajak ke Singapura
Rabu, 15 Juni 2022 - 12:17 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kesal melihat kelakuan perusahaan kelapa sawit yang menyetor pajak ke Singapura. Padahal, aktivitas produksi perusahaan justru di Indonesia. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut B Pandjaitan mengaku ada perusahaan kelapa sawit yang menyetor pajak ke Singapura. Padahal, aktivitas produksi perusahaan justru di Indonesia.
Luhut geram, lantaran sikap perusahaan kelapa sawit yang dimaksud dinilai tidak adil. Dia pun menyambangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong audit dan investigasi sejumlah perusahaan kelapa sawit.
"Kenapa ada yang tidak suka di audit kelapa sawit itu? Ada perusahaan yang markasnya di Singapura," ungkap Luhut saat ditemui wartawan di kawasan BPKP, Rabu (15/6/2022).
Jutaan hektar perkebunan kelapa sawit, lanjut Luhut, harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan kepentingan bangsa lain.
"Masa kita punya jutaan hektar kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajak di luar (Singapura), dia enak-enak terima duit. Tidak adilkan. Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi, adil gak?," ujar dia.
Produsen kelapa sawit di dalam negeri menjadi sorotan publik saat permasalahan minyak goreng tak kunjung selesai. Luhut juga menegaskan, perusahaan yang akan diaudit adalah perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng.
Dia mengaku pemerintah telah memetakan nama-nama sejumlah perusahaan yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah. Hanya saja dia enggan merinci perusahaan yang dimaksud.
Upaya investigasi ke perusahaan kelapa sawit memang dibidik Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP). Proses ini setelah Luhut menyodorkan berkas audit pemerintah kepada lembaga audit internal negara ini.
Luhut geram, lantaran sikap perusahaan kelapa sawit yang dimaksud dinilai tidak adil. Dia pun menyambangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong audit dan investigasi sejumlah perusahaan kelapa sawit.
"Kenapa ada yang tidak suka di audit kelapa sawit itu? Ada perusahaan yang markasnya di Singapura," ungkap Luhut saat ditemui wartawan di kawasan BPKP, Rabu (15/6/2022).
Jutaan hektar perkebunan kelapa sawit, lanjut Luhut, harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan kepentingan bangsa lain.
"Masa kita punya jutaan hektar kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajak di luar (Singapura), dia enak-enak terima duit. Tidak adilkan. Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi, adil gak?," ujar dia.
Produsen kelapa sawit di dalam negeri menjadi sorotan publik saat permasalahan minyak goreng tak kunjung selesai. Luhut juga menegaskan, perusahaan yang akan diaudit adalah perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng.
Dia mengaku pemerintah telah memetakan nama-nama sejumlah perusahaan yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah. Hanya saja dia enggan merinci perusahaan yang dimaksud.
Upaya investigasi ke perusahaan kelapa sawit memang dibidik Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP). Proses ini setelah Luhut menyodorkan berkas audit pemerintah kepada lembaga audit internal negara ini.
tulis komentar anda