Dana Pemda Rp200 Triliun Ngendon di Bank, Sri Mulyani: Ironis!
Kamis, 16 Juni 2022 - 23:43 WIB
Sri Mulyani menyentil kepala daerah yang mengendapkan APBD di bank. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keluh kesahnya karena kinerja belanja modal pemerintah daerah ( pemda ) yang dinilainya terlalu lelet. Tak ayal, bahkan dia mengatakan bahwa kondisi ironis mengingat pemerintah pusat secara rutin mentransfer dana ke daerah.
"Rutin transfer dari pemerintah pusat ke daerah, tapi realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar masih sangat minim. Malah pemda lebih suka menaruh uangnya di bank," ujar Sri dalam arahannya kepada gubernur dan wali kota di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Dia mengatakan, keputusan itu justru bukan karena tidak ada uangnya. Ada beberapa persyaratan, tetapi dia mencatat bahwa daerah masih memiliki Rp200 triliun yang mengendap di bank.
"Jadi ini, kan, menggambarkan ada ironis. Ada resources, ada dananya, tapi enggak bisa dijalankan," keluhnya.
Bahkan, Sri mengatakan bahwa belanja pemda justru minus 17% pada akhir Mei 2022, dari semula Rp270 triliun menjadi Rp223 triliun.
"Belanja kita tahun ini minus 17% dari belanja kita tahun lalu. Catat, minus 17% bukan minus 1%, atau 5%. Bapak Ibu sekalian nanti perlu melihat, apa yang menjadi kendala," tegasnya.
Dia pun menyampaikan bahwa realisasi belanja sebesar Rp223 triliun justru lebij banyak dialokasikan untuk gaji pegawai, yang angkanya mencapai Rp113 triliun dari Rp223 triliun.
Dia menyayangkan, justru belanja modal yang penting untuk peningkatan kualitas SDM angkanya malah kecil, hanya Rp12 triliun. Belanja modal ini pun lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar Rp14 triliun dan belanja lainnya Rp44 triliun.
"Rutin transfer dari pemerintah pusat ke daerah, tapi realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar masih sangat minim. Malah pemda lebih suka menaruh uangnya di bank," ujar Sri dalam arahannya kepada gubernur dan wali kota di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Dia mengatakan, keputusan itu justru bukan karena tidak ada uangnya. Ada beberapa persyaratan, tetapi dia mencatat bahwa daerah masih memiliki Rp200 triliun yang mengendap di bank.
"Jadi ini, kan, menggambarkan ada ironis. Ada resources, ada dananya, tapi enggak bisa dijalankan," keluhnya.
Bahkan, Sri mengatakan bahwa belanja pemda justru minus 17% pada akhir Mei 2022, dari semula Rp270 triliun menjadi Rp223 triliun.
"Belanja kita tahun ini minus 17% dari belanja kita tahun lalu. Catat, minus 17% bukan minus 1%, atau 5%. Bapak Ibu sekalian nanti perlu melihat, apa yang menjadi kendala," tegasnya.
Dia pun menyampaikan bahwa realisasi belanja sebesar Rp223 triliun justru lebij banyak dialokasikan untuk gaji pegawai, yang angkanya mencapai Rp113 triliun dari Rp223 triliun.
Dia menyayangkan, justru belanja modal yang penting untuk peningkatan kualitas SDM angkanya malah kecil, hanya Rp12 triliun. Belanja modal ini pun lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar Rp14 triliun dan belanja lainnya Rp44 triliun.
Lihat Juga :
tulis komentar anda