Sri Mulyani Ungkap Soal Janji Kampanye Jokowi di Bidang Pendidikan

Senin, 27 Juni 2022 - 11:28 WIB
Sri Mulyani menceritakan ihwal janji kampanye Jokowi di bidang pendidikan. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan adalah yang terbaik. Investasi di bidang pendidikan memberikan best return dari semua investasi di dunia.



"Makin muda, rate of return investasinya paling tinggi. Makanya di semua negara, usia pendidikan anak usia dini (PAUD) dijadikan suatu level dan tingkat pendidikan yang sangat penting dan perhatiannya juga sangat besar," ujar Sri dalam sambutannya di acara Merdeka Belajar Episode 21: Dana Abadi Perguruan Tinggi di Jakarta, Senin (27/6/2022).



Sri berharap agar perguruan-perguruan tinggi di Indonesia juga ikut memikirkan cara memperbaiki PAUD di Indonesia. Jangan menganggap PAUD adalah persoalan lain di luar perguruan tinggi.

"Karena itu tidak bisa 'oh itu ibu-ibu yang lagi repot, ada yang ngurusin anak-anak, ngajarin pipis, ngajarin makan', engga kayak gitu juga. The first thing to put the foundation of character, value, dan bahkan dalam hal ini sikap yang baik itu adalah di PAUD itu," ungkap Sri.

Sri Mulyani menambahkan dana pendidikan diamanatkan sebesar 20% dari APBN. Dengan dana sebesar itu, bisa dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan SDM.

"Kita akan melihat berbagai pilihan kebijakan untuk strategi Indonesia memperbaiki kualitas pendidikan dan pada akhirnya kualitas SDM di Indonesia," jelas Sri.

Sri Mulyani pun menceritakan bahwa Jokowi pernah menyampaikan padanya bahwa dia mau memperbaiki kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Sri Mulyani lantas mengungkapkan cara untuk itu.

"Kebetulan saya anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI, saya melihat lebih banyak 'dapurnya', bagaimana resources, governance, dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, dan sebagai Menteri Keuangan juga mendapatkan report mengenai perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU) dan PTN-BH (badan hukum), dari dulu bolak balik dari BH menjadi non-BH, BLU dan lain-lain. Saya termasuk Menkeu yang ngikutin aja menterinya mau apa waktu itu. Sekarang minta jadi BH, BH loh badan hukum, bukan BH yang lain," kelakar Sri.
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More