Ada Dugaan Pidana, KPK Diminta Selidiki Pelatihan Kartu PraKerja
Kamis, 25 Juni 2020 - 14:58 WIB
Foto/SINDOnews
JAKARTA -
Sejak tanggal 15 Mei 2020 hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan kajian, rekomendasi, imbauan, dan masukan kepada pemerintah terkait program pelatihan Kartu Prakerja . Tindakan dan aksi dari KPK tersebut diapresiasi oleh Prakerja.org, sebuah situs yang menyediakan layanan pelatihan daring gratis.
"Kami sangat bersyukur bahwa masih ada instrumen negara ini yang memiliki sense untuk menjaga keuangan negara. Itu masih ada di KPK. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan KPK," ujar inisiator Prakerja.org sekaligus pengamat hukum Andri W. Kusuma dalam virtual teleconference di Jakarta, Kamis(25/6/2020).
Dalam masukannya, KPK menyampaikan bahwa sebanyak 55% atau 457 konten pelatihan Kartu Prakerja dinilai tidak layak. 89% konten dari program pelatihan sudah tersedia di Youtube dan Prakerja.org. ( Baca:Ketua KPK: Kartu Prakerja Belum Timbulkan Kerugian Negara )
Sejak tanggal 15 Mei 2020 hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan kajian, rekomendasi, imbauan, dan masukan kepada pemerintah terkait program pelatihan Kartu Prakerja . Tindakan dan aksi dari KPK tersebut diapresiasi oleh Prakerja.org, sebuah situs yang menyediakan layanan pelatihan daring gratis.
"Kami sangat bersyukur bahwa masih ada instrumen negara ini yang memiliki sense untuk menjaga keuangan negara. Itu masih ada di KPK. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan KPK," ujar inisiator Prakerja.org sekaligus pengamat hukum Andri W. Kusuma dalam virtual teleconference di Jakarta, Kamis(25/6/2020).
Dalam masukannya, KPK menyampaikan bahwa sebanyak 55% atau 457 konten pelatihan Kartu Prakerja dinilai tidak layak. 89% konten dari program pelatihan sudah tersedia di Youtube dan Prakerja.org. ( Baca:Ketua KPK: Kartu Prakerja Belum Timbulkan Kerugian Negara )
Lihat Juga :