BTN Siap Ekspansi Kredit Dukung Pemulihan Sektor Riil
Kamis, 25 Juni 2020 - 21:36 WIB
Rinciannya sebanyak 38.177 unit rumah disalurkan melalui Bank BTN Konvensional senilai Rp3,86 triliun. Kemudian, sisanya sebanyak 6.016 unit rumah atau setara kredit senilai Rp585 miliar disalurkan oleh BTN Syariah. “Kami akan terus mendukung program pemerintah dalam pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di masa pandemi Covid-19,” tegas Pahala.
Sebagai bank pertama yang menghadirkan KPR di Tanah Air, tambah Pahala, Bank BTN berkomitmen terus berinovasi melanjutkan visi dan misi pemerintah untuk dapat menyediakan rumah yang terjangkau serta berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penempatan uang negara pada bank milik pemerintah tersebut akan menjadi pelengkap dari berbagai instrumen yang telah diberikan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. “Dana pertama kami tetapkan Rp30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara [Himbara],” ujar Sri.
Dalam penempatan dana tersebut, kata Sri, pemerintah akan memberlakukan suku bunga sebesar 80% dari BI 7 days repo rate. Nantinya, penempatan dana tersebut akan dievaluasi pemerintah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 3 bulan ke depan. Sri menambahkan jika dampak yang ditimbulkan dari instrumen ini besar, maka langkah tersebut akan diperluas.
Sebagai bank pertama yang menghadirkan KPR di Tanah Air, tambah Pahala, Bank BTN berkomitmen terus berinovasi melanjutkan visi dan misi pemerintah untuk dapat menyediakan rumah yang terjangkau serta berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penempatan uang negara pada bank milik pemerintah tersebut akan menjadi pelengkap dari berbagai instrumen yang telah diberikan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. “Dana pertama kami tetapkan Rp30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara [Himbara],” ujar Sri.
Dalam penempatan dana tersebut, kata Sri, pemerintah akan memberlakukan suku bunga sebesar 80% dari BI 7 days repo rate. Nantinya, penempatan dana tersebut akan dievaluasi pemerintah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 3 bulan ke depan. Sri menambahkan jika dampak yang ditimbulkan dari instrumen ini besar, maka langkah tersebut akan diperluas.
(akr)
tulis komentar anda