Menteri Teten: Stimulus Lewat Perbankan untuk Menghindari Moral Hazard
Jum'at, 26 Juni 2020 - 10:21 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan, bahwa stimulus pemulihan ekonomi nasional bagi para pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia disalurkan melalui perbankan untuk menghindari moral hazard. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan, bahwa stimulus pemulihan ekonomi nasional bagi para pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia disalurkan melalui perbankan untuk menghindari moral hazard. Ia mengatakan, stimulus melalui perbankan sekaligus sebagai upaya agar para pelaku UMKM terhubung dengan lembaga pembiayaan formal sehingga pembinaan terhadap mereka lebih mudah.
“Stimulus disalurkan lewat perbankan untuk menghindari moral hazard agar tidak terjadi kredit macet seperti pengalaman pada masa lampau,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat (26/6/2020).
Saat ini, para pelaku KUMKM yang terhubung dengan inklusi perbankan cenderung lebih mudah berkembang dan tahan terhadap krisis. “Jadi ini kita dorong,” katanya.
( )
MenkopUKM juga menegaskan bahwa bantuan atau stimulus dari pemerintah bukan dalam bentuk hibah sehingga ia mendorong pelaku UMKM yang ingin memanfaatkannya agar mengakses perbankan atau sumber pembiayaan formal. “Kami juga sudah berkoordinasi dengan bank-bank anggota Himbara dan OJK untuk mendorong percepatan penyaluran kredit untuk UMKM,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan demand bagi produk UMKM agar bisnis UMKM bisa terus tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Untuk kepentingan itu, pihaknya telah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar kementerian/lembaga membelanjakan anggarannya ke sektor UMKM.
“Ada anggaran untuk belanja kementerian/lembaga mencapai Rp735 triliun, kalau bisa dibelanjakan ke sektor UMKM ini akan mendorong UMKM berkembang. Kami bekerja sama dengan LKPP untuk memasukkan UMKM dalam e-catalog,” katanya.
MenkopUKM juga sedang menggencarkan kampanye belanja produk UMKM mengingat potensi pasar domestik yang begitu besar terlebih dengan banyak dikucurkannya program jaring pengaman sosial termasuk bantuan sosial yang diharapkan menjaga daya beli masyarakat. “Jika daya beli masyarakat ini diarahkan ke produk UMKM akan bisa lebih baik,” ungkapnya.
Dia mencatat UMKM yang terbukti mampu bertahan di saat krisis adalah mereka yang telah terhubung dengan ekosistem digital. Terlebih sebagaimana data Bank Indonesia (BI) saat ini terjadi kenaikan penjualan online untuk kebutuhan primer hingga 18 persen. Sayangnya UMKM yang terhubung dengan marketplace digital baru 13% atau sekitar 8 juta UMKM.
“Stimulus disalurkan lewat perbankan untuk menghindari moral hazard agar tidak terjadi kredit macet seperti pengalaman pada masa lampau,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat (26/6/2020).
Saat ini, para pelaku KUMKM yang terhubung dengan inklusi perbankan cenderung lebih mudah berkembang dan tahan terhadap krisis. “Jadi ini kita dorong,” katanya.
( )
MenkopUKM juga menegaskan bahwa bantuan atau stimulus dari pemerintah bukan dalam bentuk hibah sehingga ia mendorong pelaku UMKM yang ingin memanfaatkannya agar mengakses perbankan atau sumber pembiayaan formal. “Kami juga sudah berkoordinasi dengan bank-bank anggota Himbara dan OJK untuk mendorong percepatan penyaluran kredit untuk UMKM,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan demand bagi produk UMKM agar bisnis UMKM bisa terus tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Untuk kepentingan itu, pihaknya telah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar kementerian/lembaga membelanjakan anggarannya ke sektor UMKM.
“Ada anggaran untuk belanja kementerian/lembaga mencapai Rp735 triliun, kalau bisa dibelanjakan ke sektor UMKM ini akan mendorong UMKM berkembang. Kami bekerja sama dengan LKPP untuk memasukkan UMKM dalam e-catalog,” katanya.
MenkopUKM juga sedang menggencarkan kampanye belanja produk UMKM mengingat potensi pasar domestik yang begitu besar terlebih dengan banyak dikucurkannya program jaring pengaman sosial termasuk bantuan sosial yang diharapkan menjaga daya beli masyarakat. “Jika daya beli masyarakat ini diarahkan ke produk UMKM akan bisa lebih baik,” ungkapnya.
Dia mencatat UMKM yang terbukti mampu bertahan di saat krisis adalah mereka yang telah terhubung dengan ekosistem digital. Terlebih sebagaimana data Bank Indonesia (BI) saat ini terjadi kenaikan penjualan online untuk kebutuhan primer hingga 18 persen. Sayangnya UMKM yang terhubung dengan marketplace digital baru 13% atau sekitar 8 juta UMKM.
tulis komentar anda