RI Butuh Duit Rp3.500 Triliun Buat Kurangi Emisi, Sri Mulyani Sebut Negara Tak Kuat
Rabu, 13 Juli 2022 - 14:00 WIB
Sri Mulyani menerangkan diperlukan uang, teknologi, dan kebijakan yang memungkinkan pembiayaan termobilisasi ke transisi energi hijau. Namun hal tersebut tidak hanya bisa terealisasi melalui keuangan negara saja. Foto/Dok Setkab
NUSA DUA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berulang kali menerangkan, kebutuhan biaya dalam menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sangatlah besar. Nilainya menggemparkan dengan proyeksi mencapai sekitar USD243 miliar atau setara dengan Rp3.500 triliun.
"Permasalahannya, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) kita sekitar Rp3.000 triliun sebagai konteksnya. Selisihnya cukup besar. Tantangannya bagi PLN, sebagai perusahaan BUMN monopoli, bagaimana memproduksi lebih banyak listrik dengan lebih sedikit emisi karbon?," ujar Sri Mulyani dalam rangkaian kegiatan Road to G20 bertajuk "Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia" di Nusa Dua, Rabu (13/7/2022).
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Orang Indonesia Jangan Baper, Ada Apa Nih?
Maka dari itu, Sri Mulyani menerangkan diperlukan uang, teknologi, dan kebijakan yang memungkinkan pembiayaan termobilisasi ke transisi energi hijau. Namun hal tersebut tidak hanya bisa terealisasi melalui keuangan negara dengan selisih tersebut, sehingga perlu adanya sumber dana lain.
"Pemerintah memainkan peranan penting, tetapi bukan hanya menjadi sumber tunggal. Peran sektor swasta, lembaga internasional menjadi sangat penting," tegasnya.
Dalam mencapai komitmen reduksi emisi karbon demi mencegah ancaman perubahan iklim, Indonesia tidak bersikap patuh untuk memuaskan pihak-pihak lain. Tetapi karena Indonesia menyadari perubahan iklim adalah ancaman yang serius bagi rakyatnya sendiri. Perubahan iklim ini juga menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi populasi Indonesia.
"Permasalahannya, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) kita sekitar Rp3.000 triliun sebagai konteksnya. Selisihnya cukup besar. Tantangannya bagi PLN, sebagai perusahaan BUMN monopoli, bagaimana memproduksi lebih banyak listrik dengan lebih sedikit emisi karbon?," ujar Sri Mulyani dalam rangkaian kegiatan Road to G20 bertajuk "Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia" di Nusa Dua, Rabu (13/7/2022).
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Orang Indonesia Jangan Baper, Ada Apa Nih?
Maka dari itu, Sri Mulyani menerangkan diperlukan uang, teknologi, dan kebijakan yang memungkinkan pembiayaan termobilisasi ke transisi energi hijau. Namun hal tersebut tidak hanya bisa terealisasi melalui keuangan negara dengan selisih tersebut, sehingga perlu adanya sumber dana lain.
"Pemerintah memainkan peranan penting, tetapi bukan hanya menjadi sumber tunggal. Peran sektor swasta, lembaga internasional menjadi sangat penting," tegasnya.
Dalam mencapai komitmen reduksi emisi karbon demi mencegah ancaman perubahan iklim, Indonesia tidak bersikap patuh untuk memuaskan pihak-pihak lain. Tetapi karena Indonesia menyadari perubahan iklim adalah ancaman yang serius bagi rakyatnya sendiri. Perubahan iklim ini juga menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi populasi Indonesia.
Lihat Juga :