Ramai-ramai Menolak Intervensi Asing dalam Kebijakan Tembakau Nasional

Sementara, Ketua Umum APTI Soeseno berharap melalui tembusan surat resmi pernyataan sikap ini, Jokowi berkenan memberikan perlindungan dan berpihak pada perjuangan para petani tembakau yang sedang bertahan hidup. Menurutnya, sebagai elemen ekosistem pertembakauan di sisi paling hulu, petani yang selalu menjadi korban paling akhir dari berbagai kebijakan yang tidak adil dan berimbang.

"Petani yang paling terbatas aksesnya terhadap upaya perlawanan kampanye dan intervensi asing. Di sini kami secara tegas menolak peraturan dan kebijakan yang tidak adil terhadap ekosistem pertembakauan dan kenaikan CHT tinggi yang tidak terprediksi,” katanya.

Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) juga secara tegas menyampaikan bahwa para pekerja tidak kenal lelah memperjuangkan sektor yang menjadi tumpuan mata pencaharian bagia 6 juta tenaga kerja ini.

“Situasi ini mengkhawatirkan bagi para seluruh pekerja sektor pertembakauan. Mata pencaharian kami terancam, dapur kami terancam tidak bisa mengepul. PHK terus membayangi, apalagi dengan rencana revisi peraturan pengendalian yang tidak ada ujung pangkalnya disertai kenaikan cukai tinggi yang terus saja datang," papar Sudarto, Ketua FSP RTMM SPSI.

Benny Wahyudi, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berharap pemerintah memasukkan industri hasil tembakau (IHT) ke sektor yang dibiayai program pemulihan ekonomi nasional.