Proyek yang Dukung Sistem Logistik Andalkan Sukuk Negara

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa penggunaan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur menjadi inovasi pembiayaan. Pasalnya, kemampuan pendanaan pemerintah melalui APBN sangat terbatas sehingga diperlukan berbagai inovasi pembiayaan.

“Kementerian PUPR memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti SBSN untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan APBN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Basuki di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).

Fokus pelaksanaan proyek jalan dan jembatan dengan pembiayaan SBSN meliputi peningkatan kemantapan jalan lintas utama dalam rangka penguatan daya saing bangsa dan mendukung sistem logistik nasional (sislognas). ( Baca:Alokasi Pembiayaan Infrastruktur Lewat SBSN di 2020 Capai Rp27,35 Triliun )

SBSN diprioritaskan pada ruas yang sudah berfungsi dan bisa memacu percepatan konektivitas jalan yang sudah ada, sekaligus juga mempercepat atau mengurangi waktu tempuh pada jalan lintas utama. Salah satunya di ruas Jalan Bts Provinsi Jambi-Peninggalan (90,15 km) dengan total anggaran Rp 193 miliar.



Saat ini progres fisik preservasi jalan tersebut sudah sebesar 85,47%. Diharapkan, dengan selesainya preservasi akan meningkatkan waktu tempuh pada ruas tersebut dari 3,5 jam menjadi dua jam perjalanan.

Selain ruas jalan tersebut, Kementerian PUPR--melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan dana SBSN 2019-2020--juga tengah melakukan preservasi ruas Jalan Peninggalan-Sei Lilin-Betung (77,74 km) dengan progres fisik sebesar 81,35%. Total nilai kontrak preservasi jalan tersebut Rp209,6 miliar. Diharapkan dengan selesainya preservasi, akan mempercepat waktu tempuh pada ruas tersebut dari empat jam menjadi 3,5 jam perjalanan.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Palembang Saiful Anwar menegaskan bahwa ruas jalan selanjutnya yang tengah ditingkatkan kualitas layanannya adalah Jalan Betung-Bts Kota Palembang (56,16 km) dengan pendanaan sebesar Rp124 miliar. Saat ini progres fisiknya sudah mencapai 67,31%, dan diharapkan akan mempercepat waktu tempuh rata-rata pada ruas tersebut dari lima jam menjadi dua jam perjalanan.

"Preservasi juga dilakukan hingga ruas Jalan Bts. Kota Palembang - Sp. Indralaya - Sp. Meranjat - Bts. Kota Kayu Agung (49,55 km) dengan nilai kontrak Rp 118 miliar. Diharapkan dengan peningkatan kualitas layanan, akan mempercepat waktu tempuh pada ruas tersebut dari 2,5 jam menjadi 1,5 jam perjalanan. Saat ini progres fisik pekerjaannya sudah mencapai 79,8%" tambah Saiful.

Ruas terakhir yang juga tengah dilakukan peningkatan kualitas layanan adalah Celikah - Kayu Agung -Bts. Kota Kayu Agung - Sp. Penyandingan - Bts. Lampung (109,6 km) dengan nilai kontrak Rp 199,9 miliar. Peningkatan kualitas layanan ini akan mempercepat waktu tempuh pada ruas tersebut dari 3,5 jam menjadi 2,5 jam perjalanan. Saat ini progres fisik pekerjaannya sudah mencapai 73,2%.

Keunggulan SBSN sebagai sumber pendanaan dari dalam negeri berdampak pada kemandirian pembangunan infrastruktur, sebab kontraktor dan konsultan yang terlibat sepenuhnya merupakan orang Indonesia. Hal ini berbeda dengan pinjaman bilateral maupun multilateral yang umumnya mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan konsultan dari negara donor.