Pembelian Pertalite dengan Aplikasi agar Kuota BBM Subsidi Tak Jebol
Selasa, 02 Agustus 2022 - 14:34 WIB
Aplikasi MyPertamina merupakan upaya maksimal menjaga kuota BBM subsidi. Foto/Dok
JAKARTA - Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan prediksi habisnya kuota BBM bersubsidi , terutama pada Pertalite , memang wajar terjadi. Peningkatan konsumsi Pertalite tahun ini makin meningkat seiring dengan hilangnya Premium dari pasaran.
Baca juga: Pembelian BBM Pertalite di Jakarta Bakal Dibatasi, Ini Kata Pengendara
Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Reforminer Institute, kebutuhan normal Premium adalah 28-30 juta kiloliter (kl). Menurut dia, konsumsi Pertalie sebelum adanya program penghapusan Premium sudah mencapai 22 juta kl dan konsumsi Premium status terakhir sekitar 6-8 juta kl.
"Jadi wajar kalo 23 juta kl maksimal hanya sampai Agustus atau September 2022 karena itu menjadi penting agar ada pengaturan tepat sasaran," kata Komaidi di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Jika memang pengaturan tepat sasaran tersebut tidak dilakukan, lanjut Komaidi, pemerintah harus bergerak cepat memastikan ketersediaan kuota BBM. Namun itu tentu tidak mudah lantaran masih harus dibicarakan lagi dengan berbagai pihak, terutama parlemen.
"Kalau tidak mau ada pengaturan sederhana pemerintah tambah kuota. Sebagai pemerintah saya kira kondisinya tidak mudah," kata Komaidi.
Baca juga: Pembelian BBM Pertalite di Jakarta Bakal Dibatasi, Ini Kata Pengendara
Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Reforminer Institute, kebutuhan normal Premium adalah 28-30 juta kiloliter (kl). Menurut dia, konsumsi Pertalie sebelum adanya program penghapusan Premium sudah mencapai 22 juta kl dan konsumsi Premium status terakhir sekitar 6-8 juta kl.
"Jadi wajar kalo 23 juta kl maksimal hanya sampai Agustus atau September 2022 karena itu menjadi penting agar ada pengaturan tepat sasaran," kata Komaidi di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Jika memang pengaturan tepat sasaran tersebut tidak dilakukan, lanjut Komaidi, pemerintah harus bergerak cepat memastikan ketersediaan kuota BBM. Namun itu tentu tidak mudah lantaran masih harus dibicarakan lagi dengan berbagai pihak, terutama parlemen.
"Kalau tidak mau ada pengaturan sederhana pemerintah tambah kuota. Sebagai pemerintah saya kira kondisinya tidak mudah," kata Komaidi.
Lihat Juga :