Erick Thohir: Korupsi dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Ada
Kamis, 18 Agustus 2022 - 16:06 WIB
Dia memahami korupsi di BUMN adalah tindakan mencuri uang rakyat dan negara, karenanya praktik tersebut sangat menyakitkan hari.
"Korupsi itu kan bagian yang harus diberantas, walaupun kita menyadari korupsi itu dari zaman dulu sampai sekarang itu ada, tapi kita harus meminimal korupsi ini. Karena itu kita di BUMN juta melakukan bersih-bersih ini tidak lain karena kita melihat sepertiga dari ekonomi Indonesia itu BUMN," kata dia.
Memasuki kuartal II 2022, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sejumlah eks petinggi BUMN sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Tercatat ada tiga nama BUMN yang dibidik Kejagung, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Waskita Beton Precast.
Erick pun tidak menoleransi segala bentuk indikasi kecurangan apapun yang berpotensi merugikan negara. Dia memastikan akan mengungkap kasus korupsi di internal perusahaan pelat merah.
Menurutnya, Kementerian BUMN akan bersikap transparan dan tidak memberi ruang bagi pelaku kecurangan atau korupsi. "Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)," tutur dia.
"Korupsi itu kan bagian yang harus diberantas, walaupun kita menyadari korupsi itu dari zaman dulu sampai sekarang itu ada, tapi kita harus meminimal korupsi ini. Karena itu kita di BUMN juta melakukan bersih-bersih ini tidak lain karena kita melihat sepertiga dari ekonomi Indonesia itu BUMN," kata dia.
Memasuki kuartal II 2022, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sejumlah eks petinggi BUMN sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Tercatat ada tiga nama BUMN yang dibidik Kejagung, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Waskita Beton Precast.
Erick pun tidak menoleransi segala bentuk indikasi kecurangan apapun yang berpotensi merugikan negara. Dia memastikan akan mengungkap kasus korupsi di internal perusahaan pelat merah.
Menurutnya, Kementerian BUMN akan bersikap transparan dan tidak memberi ruang bagi pelaku kecurangan atau korupsi. "Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)," tutur dia.
(akr)
Lihat Juga :