Pemerintah Disarankan Tunda Kenaikan Harga BBM dengan Pengendalian Lebih Dulu

Sofyano mengatakan, pemerintah perlu punya keberanian dalam menentukan siapa yang berhak atas solar subsidi, Pertalite dan elpiji bersubsidi. Selama ini menurutnya nyaris tak ada pebgawasan sehingga kuota bahan bakar bersubsidi selalu jebol.

"Sudah saatnya pemerintah tegas menentukan pengguna Pertalite dan solar subsidi hanyalah kendaraan angkutan barang dan penumpang, maksimal roda 6, dengan pelat kuning saja. Bagi kendaraan pelat hitam yang ingin mendapat solar subsidi, beri kemudahan untuk menjadi pelat kuning," ujarnya. Selain itu, imbuh dia, ditentukan pula dengan tepat jumlah BBM subsidi yang bisa dibeli pada setiap harinya.

Sedangkan untuk elpiji bersubsidi kemasan 3 kg, pemerintah pusat disarankan mengikuti kebijakan yang dilakukan beberapa pemerintah daerah (pemda) yang telah menaikkan HET di sejumlah daerah. Dia beralasan, kenaikan HET di sejumlah daerah pun ternyata tidak menimbulkan gejolak penolakan dari masyarakat daerah. "Langkah-langkah pembatasan ini pasti mengurangi beban subsidi secara signifikan," tuturnya.

Sofyano juga mengimbau agar narasi yang disampaikan pemerintah terkait harga jual BBM dan elpiji bersubsidi tidak semata dikaitkan dengan tingginya harga minyak dunia atau beratnya beban APBN saja. Dia menegaskan, sudah saatnya masyarakat juga diingatkan mengenai kepatutan harga jual yang ada.

Baca Juga: Bersiap Menghadapi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi