BPH Migas-Pemprov Aceh Sinergi Pengelolaan Migas
Rabu, 01 Juli 2020 - 11:58 WIB
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam dan Anwar Idris dalam pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal, di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (30/6/2020). Foto/Ist
JAKARTA - Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam dan Anwar Idris melakukan Pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Teuku Mohamad Faisal, di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (30/6) lalu.
Pertemuan tersebut digelar dalam rangka koordinasi dan sinergi pengelolaan migas di Aceh, dari hulu hingga hilir. Berbagai isu strategis dibahas terkait dalam pertemuan tersebut.
Di antaranya adalah pembangunan pipa open acces dari Lhokseumawe hingga Banda Aceh; pembangan jargas di wilayah Provinsi Aceh dan sepanjang pipa Arun-Belawan; wilayah kerja dan potensi migas Aceh; pengembangan wilayah jaringan distribusi gas untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun serta Kawasan industri berbasis gas disekitar pipa Arun Belawan.
Selanjutnya, optimalisasi pemanfaatan wilayah eks-LNG Arun (NGL) seluas 1.200 ha, dimana saat ini yang dipakai untuk regasifikasi LNG PT Perta Arun Gas hanya sekitar 5 ha; kuota dan realisasi jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM solar subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) dan Program BBM 1 Harga; serta rencana penandatanganan MoU antara BPH Migas dengan BPMA terkait sinergi pengelolaaan migas di Aceh dari hulu hingga hilir.
"Tugas dan fungsi BPH Migas sesuai undang-undang itu adalah bagaimana mengatur dan mengawasi ketersediaan BBM di NKRI, termasuk di wilayah Aceh dan memanfaatkan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri. Jadi dua hal yang kita bicarakan, pertama masalah BBM yang kedua masalah gas," jelas Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dalam keterangan pers, Rabu (1/7/2020).
(Baca Juga: BPH Migas dan Komisi VII DPR Dorong Pemanfaatan Gas Bumi di Aceh)
Dari sisi gas, kata Ifan, sapaan akrab Fanshurullah Asa, meminta semua pihak agar dapat memanfaatkan gas semaksimal mungkin. Dalam kunjungannya kemarin ke PT Perta Arun Gas, Pipa Arun Belawan, dan PT Pupuk Iskandar Muda, ia melihat adanya potensi gas yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam negeri dan menggerakan ekonomi Aceh.
"Kita ingin gas yang ada, baik yang diangkut atau potensi dari PHE (Pertamina Hulu Energi) maupun dari regasifikasi LNG Arun, kita berharap kepada semua pihak di sini tolong kita gunakan gas ini semaksimal mungkin untuk kepentingan dalam negeri. Tentu ini dengan harga yang memenuhi tekno ekonomi sehingga bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh sekaligus mewujudkan keadilan," ungkapnya.
Pipa open access Arun-Belawan sepanjang 340 km yang membentang dari Arun di Lhokseumawe hingga Belawan di Sumatera Utara yang telah dibangun oleh Pertamina Gas (Pertagas) bisa dimaksimalkan utilisasinya yang mana saat ini dari kapasitas 200 MMSCFD, gas yang mengalir hanya 125 MMSCFD. Dalam memaksimalkan utilisasi gas tersebut, Ifan menginginkan agar dibangun kawasan industri berbasis gas sepanjang pipa tersebut.
Pertemuan tersebut digelar dalam rangka koordinasi dan sinergi pengelolaan migas di Aceh, dari hulu hingga hilir. Berbagai isu strategis dibahas terkait dalam pertemuan tersebut.
Di antaranya adalah pembangunan pipa open acces dari Lhokseumawe hingga Banda Aceh; pembangan jargas di wilayah Provinsi Aceh dan sepanjang pipa Arun-Belawan; wilayah kerja dan potensi migas Aceh; pengembangan wilayah jaringan distribusi gas untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun serta Kawasan industri berbasis gas disekitar pipa Arun Belawan.
Selanjutnya, optimalisasi pemanfaatan wilayah eks-LNG Arun (NGL) seluas 1.200 ha, dimana saat ini yang dipakai untuk regasifikasi LNG PT Perta Arun Gas hanya sekitar 5 ha; kuota dan realisasi jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM solar subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) dan Program BBM 1 Harga; serta rencana penandatanganan MoU antara BPH Migas dengan BPMA terkait sinergi pengelolaaan migas di Aceh dari hulu hingga hilir.
"Tugas dan fungsi BPH Migas sesuai undang-undang itu adalah bagaimana mengatur dan mengawasi ketersediaan BBM di NKRI, termasuk di wilayah Aceh dan memanfaatkan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri. Jadi dua hal yang kita bicarakan, pertama masalah BBM yang kedua masalah gas," jelas Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dalam keterangan pers, Rabu (1/7/2020).
(Baca Juga: BPH Migas dan Komisi VII DPR Dorong Pemanfaatan Gas Bumi di Aceh)
Dari sisi gas, kata Ifan, sapaan akrab Fanshurullah Asa, meminta semua pihak agar dapat memanfaatkan gas semaksimal mungkin. Dalam kunjungannya kemarin ke PT Perta Arun Gas, Pipa Arun Belawan, dan PT Pupuk Iskandar Muda, ia melihat adanya potensi gas yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam negeri dan menggerakan ekonomi Aceh.
"Kita ingin gas yang ada, baik yang diangkut atau potensi dari PHE (Pertamina Hulu Energi) maupun dari regasifikasi LNG Arun, kita berharap kepada semua pihak di sini tolong kita gunakan gas ini semaksimal mungkin untuk kepentingan dalam negeri. Tentu ini dengan harga yang memenuhi tekno ekonomi sehingga bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh sekaligus mewujudkan keadilan," ungkapnya.
Pipa open access Arun-Belawan sepanjang 340 km yang membentang dari Arun di Lhokseumawe hingga Belawan di Sumatera Utara yang telah dibangun oleh Pertamina Gas (Pertagas) bisa dimaksimalkan utilisasinya yang mana saat ini dari kapasitas 200 MMSCFD, gas yang mengalir hanya 125 MMSCFD. Dalam memaksimalkan utilisasi gas tersebut, Ifan menginginkan agar dibangun kawasan industri berbasis gas sepanjang pipa tersebut.
Lihat Juga :
tulis komentar anda