Mau Tarik Investasi Relokasi China? Copy Paste Saja Kebijakan Vietnam
Jum'at, 03 Juli 2020 - 17:51 WIB
Foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Instruksi Presiden Joko Widodo agar kementerian dan lembaga meningkatkan pelayanan untuk menjaring investasi dari sejumlah perusahaan yang akan merelokasi pabriknya dari China disambut positif oleh pelaku usaha. Jokowi berharap, masuknya investasi tersebut dapat mendorong perekonomian di saat pandemi COVID-19.
Ada dua hal yang ditekankan Jokowi untuk menarik investasi dari perusahaan yang ingin melakukan relokasi, yakni mengenai ketersediaan lahan dan kemudahan perizinan.
Peneliti ekonomi INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Enny Sri Hartati mengatakan, selain ketersediaan lahan dan kemudahan perizinan, juga perlu ada insentif lain yang ditawarkan. Dengan demikian Indonesia memiliki peluang yang sama dengan negara lain di mata investor.
Misalnya saja Vietnam yang memberikan kemudahan regulasi investasi, biaya ekspor yang lebih efisien, sampai infrastruktur yang dipersiapkan untuk mendukung industri. “Kalau kebijakan mereka itu bagus, kenapa kita tidak copy paste saja,” ujar Enny, Rabu (1/7). ( Baca juga:Jaring Relokasi Pabrik China, Kawasan Industri Batang Serap 30.000 Tenaga Lokal )
Hanya saja, Enny menekankan, insentif tersebut harus bisa diterapkan oleh pelaku usaha. Jangan sampai kebijakan tersebut bagus di atas kertas tetapi ketika akan dieksekusi terjadi kesulitan. “Sebenarnya kita sudah menyediakan insentif, namun sering kali sulit untuk diapilkasikan,” katanya.
Sebagai contoh bisa mengacu pada pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Febrio mengungkapkan bahwa di masa pandemi ini, pemanfaatan insentif oleh pelaku usaha baru mencapai 6,8% dan dianggap masih jauh dari optimal. Hal ini terjadi karena masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional. Ia mengaku pemerintah terus mengkaji ulang bentuk pemberian insentif agar lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku usaha.
Oleh karena itu, kebijakan kemudahan berinvestasi sebaiknya dibuat fleksibel atau tailor-made. Pasalnya, kebutuhan dari masing-masing perusahaan atau industri tentu berbeda-beda. Seperti diketahui, ada sekitar 119 perusahaan dari berbagai industri yang akan hengkang dari China dan merelokasi ke negara lain.
Menyikapi itu, pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan customer centric, dan mengkaji kebutuhan industri-industri yang berpotensi berinvestasi di Indonesia. Sebab, struktur biaya dan jenis pajak yang ditanggung oleh tiap-tiap industri berbeda hingga tidak bisa dipukul rata.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia harus meningkatkan kompetitifitasnya agar mampu bersaing menarik investasi dengan negara lain. Misalnya dari sektor lahan, Indonesia harus mampu memberikan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan negara lain. Selain itu, Jokowi juga meminta pengurusan perizinan harus lebih cepat dari negara lain.
"Jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia. Jangan kalah dengan negara-negara lain," ujar Jokowi saat meninjau Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memfasilitasi investor yang akan merelokasi investasi dari China. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Satgas tersebut ditujukan untuk 'menjemput bola’ perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi, agar tertarik masuk ke Indonesia. ''Saya buat Satgas di bawah pimpinan saya langsung," kata Bahlil.
Tim Satgas tersebut memiliki tiga tugas khusus. Pertama, mendeteksi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi. Kedua, mengecek kemudahan-kemudahan yang diberikan negara-negara lain. Ketiga, memberi kewenangan kepada mereka untuk membuat keputusan dalam bernegosiasi. "Itu penting diberikan agar cepat jalannya,” tegas Bahlil.
Ada dua hal yang ditekankan Jokowi untuk menarik investasi dari perusahaan yang ingin melakukan relokasi, yakni mengenai ketersediaan lahan dan kemudahan perizinan.
Peneliti ekonomi INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Enny Sri Hartati mengatakan, selain ketersediaan lahan dan kemudahan perizinan, juga perlu ada insentif lain yang ditawarkan. Dengan demikian Indonesia memiliki peluang yang sama dengan negara lain di mata investor.
Misalnya saja Vietnam yang memberikan kemudahan regulasi investasi, biaya ekspor yang lebih efisien, sampai infrastruktur yang dipersiapkan untuk mendukung industri. “Kalau kebijakan mereka itu bagus, kenapa kita tidak copy paste saja,” ujar Enny, Rabu (1/7). ( Baca juga:Jaring Relokasi Pabrik China, Kawasan Industri Batang Serap 30.000 Tenaga Lokal )
Hanya saja, Enny menekankan, insentif tersebut harus bisa diterapkan oleh pelaku usaha. Jangan sampai kebijakan tersebut bagus di atas kertas tetapi ketika akan dieksekusi terjadi kesulitan. “Sebenarnya kita sudah menyediakan insentif, namun sering kali sulit untuk diapilkasikan,” katanya.
Sebagai contoh bisa mengacu pada pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Febrio mengungkapkan bahwa di masa pandemi ini, pemanfaatan insentif oleh pelaku usaha baru mencapai 6,8% dan dianggap masih jauh dari optimal. Hal ini terjadi karena masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional. Ia mengaku pemerintah terus mengkaji ulang bentuk pemberian insentif agar lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku usaha.
Oleh karena itu, kebijakan kemudahan berinvestasi sebaiknya dibuat fleksibel atau tailor-made. Pasalnya, kebutuhan dari masing-masing perusahaan atau industri tentu berbeda-beda. Seperti diketahui, ada sekitar 119 perusahaan dari berbagai industri yang akan hengkang dari China dan merelokasi ke negara lain.
Menyikapi itu, pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan customer centric, dan mengkaji kebutuhan industri-industri yang berpotensi berinvestasi di Indonesia. Sebab, struktur biaya dan jenis pajak yang ditanggung oleh tiap-tiap industri berbeda hingga tidak bisa dipukul rata.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia harus meningkatkan kompetitifitasnya agar mampu bersaing menarik investasi dengan negara lain. Misalnya dari sektor lahan, Indonesia harus mampu memberikan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan negara lain. Selain itu, Jokowi juga meminta pengurusan perizinan harus lebih cepat dari negara lain.
"Jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia. Jangan kalah dengan negara-negara lain," ujar Jokowi saat meninjau Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memfasilitasi investor yang akan merelokasi investasi dari China. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Satgas tersebut ditujukan untuk 'menjemput bola’ perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi, agar tertarik masuk ke Indonesia. ''Saya buat Satgas di bawah pimpinan saya langsung," kata Bahlil.
Tim Satgas tersebut memiliki tiga tugas khusus. Pertama, mendeteksi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi. Kedua, mengecek kemudahan-kemudahan yang diberikan negara-negara lain. Ketiga, memberi kewenangan kepada mereka untuk membuat keputusan dalam bernegosiasi. "Itu penting diberikan agar cepat jalannya,” tegas Bahlil.
(uka)
tulis komentar anda