Penutupan PLTU Baru Bara Bukan Hal Mudah dalam Transisi Energi, Ini Sebabnya

JAKARTA - Komitmen untuk menjalankan transisi energi disadari tidak semudah membalikkan telapak tangan. Beragam tantangan masih dihadapi untuk mewujudkan energi bersih dan ramah lingkungan.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Indra Darmawan mengatakan, transisi energi dari kotor ke energi bersih memerlukan biaya yang tidak murah.

Terutama untuk menutup PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang menggunakan batu bara sebagai bahan dasarnya. Selain ketergantungan pasokan listrik dari batu bara, kata dia, dari sisi bisnis dan politis juga menjadi tantangan tersendiri.



"Jadi PLTU baru bara sesuai dengan rencana jangka panjang kita menuju net zero emisi 2060, itu akan kita pensiunkan dini, tetapi kan kalau kita pensiunkan dini musti kita bayar, siapa yang bayar itu?" ujar Indra dalam dalam konferensi pers virtual Global Future Fellows (GFF) 2022 bersama Fijar Foundation, dikutip Rabu (28/9/2022).



Indra menjelaskan, saat ini pemerintah hanya mampu menutup gap pembiayaan untuk melakukan transisi energi sebesar 29% dari kebutuhan pembiayaan sekitar Rp240 triliun. "Itulah uang yang harus kita cari, kan kita juga tidak bisa langsung menyuruh tutup," tukasnya.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukkan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Dalam Perpres tersebut sekaligus mengatur pelarangan pembangunan PLTU baru, namun dipastikan tidak akan mengganggu pembangkit-pembangkit yang sudah berjalan. "Kita baru mengeluarkan Perpresnya untuk tidak melakukan investasi baru di pembangkit batu bara," tutup Indra.