Perluasan Hutan Tersertifikasi FSC Dukung Pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink
Selasa, 11 Oktober 2022 - 11:59 WIB
Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia Indroyono Soesilo menjelaskan pentingnya kegiatan aforestasi dan reforestasi di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfatan Hutan (PBPH) atau di Perhutanan Sosial (PS) dalam aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
(Baca juga:Berdampak Positif, Kementerian LHK Percepat Distribusi Perhutanan Sosial)
“Aforestasi dan reforestasi, termasuk pembangunan hutan tanaman menjadi bagian dari aksi mitigasi untuk mencapai target yang tertuang dalam Enhanced NDC dan FOLU Net Sink,” kata Indroyono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/10/2022).
Dalam dokumen Enhanced NDC, Indonesia menaikkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat atau dari 41% menjadi 43,2% bersyarat. Sementara pada agenda FOLU Net Sink, Indonesia berkomitmen untuk mencapai kondisi di mana tingkat penyerapan GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) sudah seimbang atau lebih tinggi dibanding emisinya pada 2030.
Menurut Indroyono, saat ini hutan tanaman Indonesia terhambat untuk bisa mengikuti sertifikasi FSC karena adanya kebijakan Cut of Date 1994. Pasalnya, kebanyakan hutan tanaman di Indonesia umumnya baru dibangun setelah batas waktu tersebut.
(Baca juga:KLHK Siap Wujudkan Ekonomi Hijau Melalui Perhutanan Sosial)
Indroyono menyatakan, jika kebijakan Cut of Date FSC diubah, maka akan lebih banyak hutan tanaman di Indonesia bisa mengikuti sertifikasi FSC sehingga bisa mendorong perbaikan pengelolaan hutan dan memberi insentif pasar. “Ini berarti akan lebih banyak aforestasi dan reforestasi yang dilakukan,” katanya.
(Baca juga:Berdampak Positif, Kementerian LHK Percepat Distribusi Perhutanan Sosial)
“Aforestasi dan reforestasi, termasuk pembangunan hutan tanaman menjadi bagian dari aksi mitigasi untuk mencapai target yang tertuang dalam Enhanced NDC dan FOLU Net Sink,” kata Indroyono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/10/2022).
Dalam dokumen Enhanced NDC, Indonesia menaikkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat atau dari 41% menjadi 43,2% bersyarat. Sementara pada agenda FOLU Net Sink, Indonesia berkomitmen untuk mencapai kondisi di mana tingkat penyerapan GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) sudah seimbang atau lebih tinggi dibanding emisinya pada 2030.
Menurut Indroyono, saat ini hutan tanaman Indonesia terhambat untuk bisa mengikuti sertifikasi FSC karena adanya kebijakan Cut of Date 1994. Pasalnya, kebanyakan hutan tanaman di Indonesia umumnya baru dibangun setelah batas waktu tersebut.
(Baca juga:KLHK Siap Wujudkan Ekonomi Hijau Melalui Perhutanan Sosial)
Indroyono menyatakan, jika kebijakan Cut of Date FSC diubah, maka akan lebih banyak hutan tanaman di Indonesia bisa mengikuti sertifikasi FSC sehingga bisa mendorong perbaikan pengelolaan hutan dan memberi insentif pasar. “Ini berarti akan lebih banyak aforestasi dan reforestasi yang dilakukan,” katanya.
Lihat Juga :