Jaga Kesehatan APBN, Wamenkeu Ajak Tingkatkan Belanja Produk Lokal

“Di struktural, human capital transformasi ekonomi terus kita lakukan. Reformasi fiskal selama dua tahun terakhir kita mengeluarkan UU pajak, UU desentralisasi fiskal yang baru, serta UU Cipta Kerja yang sebenarnya juga adalah reformasi struktural. Kita juga melakukan reformasi penganggaran dan kita ingin melakukan reformasi sektor keuangan,” urai Suahasil.



Untuk mewujudkan itu, dia menyebut diperlukan pembangunan mendasar dari sumber daya manusianya, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial.

“Tiga kunci pilar pembangunan sumber daya manusia. Anggaran kesehatan itu kita akan keluarkan Rp169 triliun, pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar sebesar 20% dari belanja negara yaitu senilai Rp612 triliun, dan untuk perlindungan sosial termasuk subsidi kompensasi energi Rp479 triliun. Ini bukan angka yang kecil,” tukas Suahasil.

Saat ini, menurut dia, agenda reformasi struktural masih terus berjalan. Hal itu ditandai dengan upaya pemerintah untuk terus melakukan perbaikan sistem perpajakan yaitu melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Selain itu juga dengan adanya reformasi pada UU Cipta Kerja, membentuk Indonesia Investment Authority (INA), serta perkembangan digitalisasi.

“Tantangan kita ke depan ya digitalisasi, fintech. Ini adalah kesempatan sekaligus tantangan kita. Sumber pembiayaan jangka panjang ini sangat penting, dan ini yang kita coba susun sekarang dan akan kita usulkan dalam bentuk reform,” tutup Suahasil.