Gubernur BI Akui Neraca Keuangan Terbebani Efek Berbagi Beban
Selasa, 07 Juli 2020 - 04:04 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto/Dok BI
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan skema berbagi beban atau burden sharing yang dilakukan antara BI dan pemerintah bisa membebani neraca keuangan bank sentral.
Hal ini dikarenakan BI menanggung beban utang pemerintah demi menutup defisit APBN 2020 yang tertekan akibat pandemi virus corona. BI bahkan rela membeli Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp397,56 triliun tanpa mendapatkan imbal hasil.
"Ini kenapa burden sharing muncul. Dengan burden sharing ini ada tambahan beban terhadap neraca keuangan BI. Ini tentu akan memengaruhi postur atau kondisi neraca keuangan BI," ujar Perry di Jakarta, Senin (6/7/2020). (Baca juga :
Akhirnya BI 'Mau' Beli Surat Utang Pemerintah dengan Kupon 0% )
Dia mengatakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan BI akan terus memonitori implikasi kebihakan tersebut ke stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan, termasuk dampak ke inflasi, nilai tukar, dan yield surat berharga negara (SBN).
"Kami akan monitor dampak ke depannya, dari sisi fiskal dan moneter. Fokus kami saat ini bagaimana cepat memulihkan ekonomi, tapi bukan berarti kami tidak menakar risiko," jelasnya.
Kendati demikian, Perry yakin tambahan beban ini tak akan menghambat langkah dan kebijakan dalam hal moneter. Sebaliknya, BI tetap dapat merespons kebijakan moneter yang diperlukan selama masa-masa mendatang.
“Modal kami cukup kuat dan tidak akan memengaruhi bagaimana BI melakukan kebijakan moneter sesuai kaidah-kaidah kerangka kebijakan yang kami bangun bertahun-tahun,” tandasnya.
Hal ini dikarenakan BI menanggung beban utang pemerintah demi menutup defisit APBN 2020 yang tertekan akibat pandemi virus corona. BI bahkan rela membeli Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp397,56 triliun tanpa mendapatkan imbal hasil.
"Ini kenapa burden sharing muncul. Dengan burden sharing ini ada tambahan beban terhadap neraca keuangan BI. Ini tentu akan memengaruhi postur atau kondisi neraca keuangan BI," ujar Perry di Jakarta, Senin (6/7/2020). (Baca juga :
Akhirnya BI 'Mau' Beli Surat Utang Pemerintah dengan Kupon 0% )
Dia mengatakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan BI akan terus memonitori implikasi kebihakan tersebut ke stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan, termasuk dampak ke inflasi, nilai tukar, dan yield surat berharga negara (SBN).
"Kami akan monitor dampak ke depannya, dari sisi fiskal dan moneter. Fokus kami saat ini bagaimana cepat memulihkan ekonomi, tapi bukan berarti kami tidak menakar risiko," jelasnya.
Kendati demikian, Perry yakin tambahan beban ini tak akan menghambat langkah dan kebijakan dalam hal moneter. Sebaliknya, BI tetap dapat merespons kebijakan moneter yang diperlukan selama masa-masa mendatang.
“Modal kami cukup kuat dan tidak akan memengaruhi bagaimana BI melakukan kebijakan moneter sesuai kaidah-kaidah kerangka kebijakan yang kami bangun bertahun-tahun,” tandasnya.
(ind)
tulis komentar anda