Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI, DPR Angkat Isu Pengawasan Perbankan
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:06 WIB
Komisi XI DPR mengangkat isu pengembalian fungsi pengawasan perbankan pada Bank Indonesia (BI) dalam fit and proper test calon Deputi Gubernur BI hari ini. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia saat ini masih berlangsung. Di hari pertama ini, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung memberikan paparan dan visinya dalam menjaga serta stabilisasi ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Sarmuji meminta calon Deputi Gubernur BI memaparkan beberapa pokok persoalan yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang (UU) BI.
Adapun revisi UU BI juga berisikan pertimbangan untuk mengembalikan fungsi pengawasan perbankan kepada bank sentral tersebut yang saat ini dipegang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Jadi, tadi sempat ada rencana revisi UU BI. Nah, kira-kira persoalan yang masih bisa dimasukkan untuk memperkuat BI, karena kan BI itu adalah bank sentral," ujar Sarmuji di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
(Baca Juga: BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan Ekonomi)
Menjawab isu tersebut, Juda Agung mengatakan bahwa amendemen Undang-Undang BI harus memberi keleluasaan bagi bank sentral untuk turun langsung ketika terjadi krisis. "Situasi seperti krisis seperti sekarang ini, peran bank sentral dalam pembiayaan ekonomi itu sangat penting," katanya.
Dia menambahkan, dalam hal ini BI memiliki fokus lain yang perlu dimasukkan dalam revisi UU BI, yakni UMKM. Selama ini, kata dia, untuk pengembangan UMKM Bank Indonesia lebih banyak dari sisi saran. "Kondisi ini bisa menjadi pelajaran yang baik tentang bagaimana peran bank sentral," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Sarmuji meminta calon Deputi Gubernur BI memaparkan beberapa pokok persoalan yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang (UU) BI.
Adapun revisi UU BI juga berisikan pertimbangan untuk mengembalikan fungsi pengawasan perbankan kepada bank sentral tersebut yang saat ini dipegang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Jadi, tadi sempat ada rencana revisi UU BI. Nah, kira-kira persoalan yang masih bisa dimasukkan untuk memperkuat BI, karena kan BI itu adalah bank sentral," ujar Sarmuji di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
(Baca Juga: BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan Ekonomi)
Menjawab isu tersebut, Juda Agung mengatakan bahwa amendemen Undang-Undang BI harus memberi keleluasaan bagi bank sentral untuk turun langsung ketika terjadi krisis. "Situasi seperti krisis seperti sekarang ini, peran bank sentral dalam pembiayaan ekonomi itu sangat penting," katanya.
Dia menambahkan, dalam hal ini BI memiliki fokus lain yang perlu dimasukkan dalam revisi UU BI, yakni UMKM. Selama ini, kata dia, untuk pengembangan UMKM Bank Indonesia lebih banyak dari sisi saran. "Kondisi ini bisa menjadi pelajaran yang baik tentang bagaimana peran bank sentral," jelasnya.
(fai)
tulis komentar anda