Jamin Tidak Ada PHK Karyawan, Ini Upaya yang Dilakukan KAI
Rabu, 08 Juli 2020 - 14:07 WIB
Oleh karena itu, lanjut Didiek, perseroan meminta dana talangan kepada pemerintah sebesar Rp3,5 triliun. Anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk pemenuhan biaya pegawai sebesar Rp1,2 triliun.
"KAI beserta group punya pegawai 46 ribu terdiri dari induk 30 ribu, anak usaha ada 6 sekitar 16 ribu. Kami tidak akan mengambil kebijakan PHK dan pemotongan gaji sehingga kami memerlukan likuiditas sekitar 1,25 triliun untuk membiayai pegawai," jelasnya.
Selain mengutamakan pegawai, kata dia, perseroan juga berusaha untuk menjaga likuiditas perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi biaya-biaya yang dianggap bisa ditunda. "Kedua, likuiditas. Ketiga efisiensi biaya. Kami potong biaya sampai 40%. Kalau nggak dipotong digeser ke belakang atau nego dengan vendor," jelasnya
"KAI beserta group punya pegawai 46 ribu terdiri dari induk 30 ribu, anak usaha ada 6 sekitar 16 ribu. Kami tidak akan mengambil kebijakan PHK dan pemotongan gaji sehingga kami memerlukan likuiditas sekitar 1,25 triliun untuk membiayai pegawai," jelasnya.
Selain mengutamakan pegawai, kata dia, perseroan juga berusaha untuk menjaga likuiditas perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi biaya-biaya yang dianggap bisa ditunda. "Kedua, likuiditas. Ketiga efisiensi biaya. Kami potong biaya sampai 40%. Kalau nggak dipotong digeser ke belakang atau nego dengan vendor," jelasnya
(nng)
Lihat Juga :