Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023, Buruh Kecam Sikap Apindo
Selasa, 29 November 2022 - 08:16 WIB
Dia menjelaskan, baik di dalam Konvensi ILO 133, UU No 13 Tahun 2023, maupun Omnibus Law yang saat ini ditolak buruh, yang namanya upah minimum adalah jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin.
Dengan demikian, ketika masih menggunakan PP 36/2021, maka hal itu akan menyalahi undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun hukum Internasional. Karena daerah yang upahnya sudah melebihi atas batas atas tidak ada lagi kenaikan upah minimum.
Iqbal menilai, sikap pemerintah yang menerbitkan Permenakar 18/2022 tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sebab hanya satu pasal di dalam PP 36/2021 yang diturunkan menjadi Permenaker 18/2022, yaitu pasal terkait dengan kenaikan upah minimum.
"Sedangkan pasal yang lain tidak ada perubahan. Dengan demikian keinginan Apindo untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Permenaker 18/2022 sumir. Tidak jelas tujuannya apa," tandasnya.
"Hal itu menjelaskan, Apindo, dalam tanda petik 'serakah'. Sudah tiga tahun upah buruh tidak naik, di tengah inflasi yang tinggi, tidak ada resesi, dan pertumbuhan ekonomi terbaik nomor tiga di dunia, masih saja menghendaki kenaikan upah minimum yang rendah," lanjut Said Iqbal.
Dia menambahkan, dalam dua kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia positif. Kuartal kedua 5,1% dan kuartal ketiga 5,72%. Selain itu, ekspor tekstil juga tumbuh 3,37% dan eksport barang tenun dan turunannya tumbuh 17.6%.
Dengan demikian, ketika masih menggunakan PP 36/2021, maka hal itu akan menyalahi undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun hukum Internasional. Karena daerah yang upahnya sudah melebihi atas batas atas tidak ada lagi kenaikan upah minimum.
Iqbal menilai, sikap pemerintah yang menerbitkan Permenakar 18/2022 tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sebab hanya satu pasal di dalam PP 36/2021 yang diturunkan menjadi Permenaker 18/2022, yaitu pasal terkait dengan kenaikan upah minimum.
"Sedangkan pasal yang lain tidak ada perubahan. Dengan demikian keinginan Apindo untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Permenaker 18/2022 sumir. Tidak jelas tujuannya apa," tandasnya.
"Hal itu menjelaskan, Apindo, dalam tanda petik 'serakah'. Sudah tiga tahun upah buruh tidak naik, di tengah inflasi yang tinggi, tidak ada resesi, dan pertumbuhan ekonomi terbaik nomor tiga di dunia, masih saja menghendaki kenaikan upah minimum yang rendah," lanjut Said Iqbal.
Dia menambahkan, dalam dua kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia positif. Kuartal kedua 5,1% dan kuartal ketiga 5,72%. Selain itu, ekspor tekstil juga tumbuh 3,37% dan eksport barang tenun dan turunannya tumbuh 17.6%.
Lihat Juga :