Momen Wamenparekraf Angela Hadiri Penyerahan DIPA di Istana Negara
Kamis, 01 Desember 2022 - 18:10 WIB
Dalam arahannya, Jokowi mengatakan perlu strategi besar untuk mengahadapi tantangan ekonomi global. "Strategi besar dalam respons tantangan ekonomi global tergambar tadi yang disampaikan oleh Menkeu, untuk APBD 2023. Menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi," kata Jokowi dalam arahannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 14 kementrian dan lembaga negara yang menerima DIPA secara simbolis di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.
Lalu, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Administrasi Nasional.
Baca juga: Sepanjang November Terjadi 447 Gempa Bumi Mengguncang Jabar
"Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTO dalam tiga tahun terakhir 2019 hingga 2021. Mereka juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023 dan kementerian lembaga yang akan menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja anggaran yang tinggi," kata Sri Mulyani.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 14 kementrian dan lembaga negara yang menerima DIPA secara simbolis di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.
Lalu, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Administrasi Nasional.
Baca juga: Sepanjang November Terjadi 447 Gempa Bumi Mengguncang Jabar
"Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTO dalam tiga tahun terakhir 2019 hingga 2021. Mereka juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023 dan kementerian lembaga yang akan menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja anggaran yang tinggi," kata Sri Mulyani.
(uka)
Lihat Juga :