Sri Mulyani Tambah Anggaran Infrastruktur PUPR Jadi Rp125,18 Triliun, Ada 2 Prioritas di 2023
Selasa, 20 Desember 2022 - 11:08 WIB
Di samping pendekatan OPOR, pada 2023 Kementerian PUPR juga akan memfokuskan alokasi anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui program padat karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,34 triliun untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 701 ribu orang.
Dimana hal itu tersebar pada beberapa kegiatan padat karya, di antaranya di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan perumahan. Langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dalam skala besar serta membantu menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Basuki menyebutkan bahwa ke depan tantangan pembangunan infrastruktur akan semakin besar, khususnya kebutuhan pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebab itu, Basuki berharap dapat tercipta terobosan sumber-sumber pembiayaan baru.
Dia menilai penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur serta pelibatan swasta dalam membangun infrastruktur dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) adalah sebuah langkah awal yang baik.
“Kami terus mendorong pengembangan creative innovative financing melalui sinergitas dengan berbagai instrumen pendanaan lainnya agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan,” pungkas Basuki.
Dimana hal itu tersebar pada beberapa kegiatan padat karya, di antaranya di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan perumahan. Langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dalam skala besar serta membantu menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Basuki menyebutkan bahwa ke depan tantangan pembangunan infrastruktur akan semakin besar, khususnya kebutuhan pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebab itu, Basuki berharap dapat tercipta terobosan sumber-sumber pembiayaan baru.
Dia menilai penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur serta pelibatan swasta dalam membangun infrastruktur dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) adalah sebuah langkah awal yang baik.
“Kami terus mendorong pengembangan creative innovative financing melalui sinergitas dengan berbagai instrumen pendanaan lainnya agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan,” pungkas Basuki.
(akr)
tulis komentar anda