Sri Mulyani Tambah Anggaran Infrastruktur PUPR Jadi Rp125,18 Triliun, Ada 2 Prioritas di 2023

JAKARTA - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menjelaskan, ada dua prioritas pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur di 2023 . Pertama, mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Kedua, mendorong pertumbuhan sentra- sentra ekonomi baru , termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Untuk kawasan inti pusat pemerintahan, ini menjadi domain nya pemerintah yang dibangun melalui APBN. Tetapi untuk kawasan-kawasan penyangganya, itu yang ditawarkan kepada investor atau kepada pihak lain untuk ikut membangun IKN,” jelas Made di Jakarta, Selasa (20/12/2022).



Salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2023, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp125,18 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 sejumlah Rp116,37 triliun.

Kendati demikian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan dapat rampung pada semester I Tahun 2024 atau sebelum periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas dan infrastruktur dasar atau konektivitas pada tahun 2023, atau paling lambat pada semester I tahun 2024,” ungkap Basuki.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun infrastruktur pada empat bidang utama yaitu sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Pada bidang sumber daya air, salah satu yang vital adalah pembangunan bendungan yang akan menopang kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.



Di samping itu, Kementerian PUPR akan terus mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Harapannya agar infrastruktur yang telah dibangun PUPR benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Di samping pendekatan OPOR, pada 2023 Kementerian PUPR juga akan memfokuskan alokasi anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui program padat karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,34 triliun untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 701 ribu orang.

Dimana hal itu tersebar pada beberapa kegiatan padat karya, di antaranya di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan perumahan. Langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dalam skala besar serta membantu menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Basuki menyebutkan bahwa ke depan tantangan pembangunan infrastruktur akan semakin besar, khususnya kebutuhan pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebab itu, Basuki berharap dapat tercipta terobosan sumber-sumber pembiayaan baru.

Dia menilai penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur serta pelibatan swasta dalam membangun infrastruktur dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) adalah sebuah langkah awal yang baik.

“Kami terus mendorong pengembangan creative innovative financing melalui sinergitas dengan berbagai instrumen pendanaan lainnya agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan,” pungkas Basuki.