Bantu Atasi Masalah Perumahan, Ini Harapan Orang Terkaya RI Versi Sri Mulyani

Rabu, 25 Januari 2023 - 15:33 WIB
loading...
Bantu Atasi Masalah Perumahan, Ini Harapan Orang Terkaya RI Versi Sri Mulyani
Orang terkaya RI versi Menkeu Sri Mulyani melihat sektor perumahan adalah salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena memiliki multiplier effect yang besar. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban mengatakan, bahwa Indonesia telah melewati 2022 dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 5,2-5,3%. Tak hanya itu saja, inflasi terjaga di kisaran 5,5% dan penyaluran kredit di sektor properti tumbuh 8,3%.

"Oleh karena itu optimisme ini perlu kita jaga dalam menjalani tahun 2023. Kami melihat sektor perumahan adalah salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita karena dia memiliki multiplier effect yang sangat tinggi terhadap sektor lainnya," ujar Rionald dalam acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Ekosistem Pembiayaan Perumahan secara virtual di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Baca Juga: Kurangi Backlog Perumahan, Pemerintah Kucurkan Dana Puluhan Triliun

Rionald Silaban yang merupakan 'orang terkaya' RI versi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut dibentuknya Sekretariat Ekosistem Perumahan. Harapannya adalah sekretariat ekosistem ini dapat melihat permasalahan perumahan di RI dengan jernih.

"Pengalaman saya di Bank Dunia menunjukkan bahwa institusi-institusi seperti ini penting, terlepas nanti ada putusan public policy yang sifatnya kontemporer, yang berarti bergantung pada situasi dan keadaan," ungkap Rionald.

Baca Juga: Harga Rumah Subsdi Bakal Mahal Tahun Ini, PUPR: Bolanya Ada di Kemenkeu

Akan tetapi, sekretariat ekosistem itu sendiri harus bisa jernih melihat masalahnya. Dia mengatakan, bahwa pihaknya memahami Kementerian PUPR sudah berupaya untuk mempercepat penyediaan rumah sederhana dan layak huni bagi masyarakat.

"Sementara dari sisi kami di Kemenkeu, pada dasarnya APBN sifatnya agak terbatas, sehingga terkait dengan masalah perumahan, ini sekretariat ekosistem bisa memberikan masukan yang independen walaupun nantinya public policy-nya bisa berbeda," tambah Rionald.

Dia menegaskan, pada dasarnya pihaknya ingin memenuhi harapan masyarakat. "Karena memiliki rumah adalah hak yang harus bisa disediakan oleh pemerintah," tandas Rionald.
(akr)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2721 seconds (11.210#12.26)