Kurangi Backlog Perumahan, Pemerintah Kucurkan Dana Puluhan Triliun
loading...
Besarnya backlog perumahan di Indonesia masih menjadi masalah yang menantang. Foto/MPI/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Besarnya backlog perumahan di Indonesia masih menjadi masalah yang menantang. Pemerintah berupaya mengatasinya melalui sejumlah langkah strategis.
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan, masalah backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat, tetap menjadi perhatian pemerintah. Adapun angka backlog yang mencapai 12,7 juta merupakan suatu tantangan karena rasio KPR Indonesia termasuk yang terendah.
"Tapi dapat saya laporkan, perhatian pemerintah terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini sangatlah besar," ujarnya dalam acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Ekosistem Pembiayaan Perumahan secara virtual di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Pertama, untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejak tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan total Rp79,77 triliun.
Bahkan, dalam dua tahun terakhir angka rata-ratanya mencapai sekitar Rp20 triliun. "Ini dipakai untuk membiayai pembangunan 1,16 juta unit rumah," ungkapnya.
Kemudian, pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT SMF yang sejak tahun 2017 khusus untuk perumahan adalah sebesar Rp7,8 triliun. Pihaknya juga mendukung Perumnas, sehingga Perumnas mendapat tambahan equity dari pemerintah sebesar Rp1,5 triliun.
"Terakhir, kita juga mendukung BTN sehingga kemarin pemerintah ikut serta dalam rights issue BTN dan menambah modal Rp2,48 triliun dari kebutuhan Rp4 triliun equity baru BTN," bebernya.
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan, masalah backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat, tetap menjadi perhatian pemerintah. Adapun angka backlog yang mencapai 12,7 juta merupakan suatu tantangan karena rasio KPR Indonesia termasuk yang terendah.
"Tapi dapat saya laporkan, perhatian pemerintah terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini sangatlah besar," ujarnya dalam acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Ekosistem Pembiayaan Perumahan secara virtual di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Pertama, untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejak tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan total Rp79,77 triliun.
Bahkan, dalam dua tahun terakhir angka rata-ratanya mencapai sekitar Rp20 triliun. "Ini dipakai untuk membiayai pembangunan 1,16 juta unit rumah," ungkapnya.
Kemudian, pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT SMF yang sejak tahun 2017 khusus untuk perumahan adalah sebesar Rp7,8 triliun. Pihaknya juga mendukung Perumnas, sehingga Perumnas mendapat tambahan equity dari pemerintah sebesar Rp1,5 triliun.
"Terakhir, kita juga mendukung BTN sehingga kemarin pemerintah ikut serta dalam rights issue BTN dan menambah modal Rp2,48 triliun dari kebutuhan Rp4 triliun equity baru BTN," bebernya.
(ind)
Explore More