Ganjar Izinkan Bupati dan Wali Kota Alihkan Bantuan Pemprov untuk Kemiskinan
loading...
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo usai memberikan arahan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, di Balai Desa Milir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (25/1/2023). FOTO/dok.Istimewa
A
A
A
GROBOGAN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengizinkan bupati dan wali kota mengalihkan alokasi bantuan dari Pemprov untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun Ganjar memberikan catatan, pengalihan alokasi harus disertakan dengan data yang valid.
"Kalau program yang reguler sudah disiapkan jangan sampai itu bergeser. Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana, nanti saya izinkan. Umpama bantuan provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem akan saya izinkan," kata Ganjar melalui pernyataannya, usai memberikan arahan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, di Balai Desa Milir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (25/1/2023).
Lihat Foto: DIY Provinsi Termiskin di Jawa
Pengalihan alokasi bantuan tersebut, kata Ganjar, adalah sederet upaya inovasi Pemprov Jateng untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Sebab itu, Ganjar meminta setiap kepala daerah untuk bertanggung jawab atas verifikasi dan validasi data terkait jumlah warga miskin, serta jumlah yang berhak menerima bantuan di daerahnya masing-masing.
"Hari ini kita coba selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro, mikronya ada di desa. Kita minta kawan-kawa kades untuk mendata satu minggu ini, camat akan menjadi supervisi dan akan dikompilasi oleh kabupaten," ujar Ganjar.
"Itu menjadi prioritas. Kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai, kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing," lanjut Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, Pemprov Jateng akan terus mendampingi para bupati, wali kota, camat dan kades untuk mempercepat verifikasi dan validasi data warga miskin.
Pemprov Jateng juga terus mencari inovasi untuk menambah bantuan anggaran pengentasan kemiskinan. Termasuk dengan menggerakkan para filantrop, CSR, perusahaan hingga BAZNAS agar menjalin kerja sama dengan pemerintah.
Dengan demikian, diharapkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024 mendatang yanh ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera tercapai.
"Tidak selesai di situ, pasti mereka (kades) akan berat, maka kita carikan (dana bantuan) seperti BAZNAS. Rakor BAZNAS kemarin juga setuju bahwa pentasarufan BAZNAS ini juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. CSR juga kita dorong," ucap Ganjar.
Sebagai informasi, Ganjar juga memberikan bantuan pengentasan kemiskinan berupa 1 unit digester biogas kepada kelompok tani dan ternak, sambungan listrik gratis untuk 253 rumah di Kabupaten Grobogan dan 36 sambungan listrik gratis untuk 35 KK di Kabupaten Demak.
"Kalau program yang reguler sudah disiapkan jangan sampai itu bergeser. Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana, nanti saya izinkan. Umpama bantuan provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem akan saya izinkan," kata Ganjar melalui pernyataannya, usai memberikan arahan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, di Balai Desa Milir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (25/1/2023).
Lihat Foto: DIY Provinsi Termiskin di Jawa
Pengalihan alokasi bantuan tersebut, kata Ganjar, adalah sederet upaya inovasi Pemprov Jateng untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Sebab itu, Ganjar meminta setiap kepala daerah untuk bertanggung jawab atas verifikasi dan validasi data terkait jumlah warga miskin, serta jumlah yang berhak menerima bantuan di daerahnya masing-masing.
"Hari ini kita coba selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro, mikronya ada di desa. Kita minta kawan-kawa kades untuk mendata satu minggu ini, camat akan menjadi supervisi dan akan dikompilasi oleh kabupaten," ujar Ganjar.
"Itu menjadi prioritas. Kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai, kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing," lanjut Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, Pemprov Jateng akan terus mendampingi para bupati, wali kota, camat dan kades untuk mempercepat verifikasi dan validasi data warga miskin.
Pemprov Jateng juga terus mencari inovasi untuk menambah bantuan anggaran pengentasan kemiskinan. Termasuk dengan menggerakkan para filantrop, CSR, perusahaan hingga BAZNAS agar menjalin kerja sama dengan pemerintah.
Dengan demikian, diharapkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024 mendatang yanh ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera tercapai.
"Tidak selesai di situ, pasti mereka (kades) akan berat, maka kita carikan (dana bantuan) seperti BAZNAS. Rakor BAZNAS kemarin juga setuju bahwa pentasarufan BAZNAS ini juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. CSR juga kita dorong," ucap Ganjar.
Sebagai informasi, Ganjar juga memberikan bantuan pengentasan kemiskinan berupa 1 unit digester biogas kepada kelompok tani dan ternak, sambungan listrik gratis untuk 253 rumah di Kabupaten Grobogan dan 36 sambungan listrik gratis untuk 35 KK di Kabupaten Demak.
(nng)
Lihat Juga :
