Jamin Pembayaran Lancar, Dirut BPJS Kesehatan Minta RS Tingkatkan Pelayanan Pasien JKN
loading...
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti meminta mitra RS meningkatkan mutu dan layanannya terhadap pasien peserta program JKN. Foto/MPI/Iqbal Dwi P
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan , Ghufron Mukti meminta rumah sakit (RS) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu dan layanannya terhadap pasien peserta program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Pasalnya, selama ini perlakuan diskriminatif yang kerap terjadi terhadap layanan kepada peserta JKN di RS disebabkan karena pelayanan yang lama dan menilai BPJS kerap telat bayar tagihan rumah sakit. Sehingga, pihak RS masih ogah-ogahan.
"Saat ini tidak ada lagi istilah gagal bayar rumah sakit. Bahkan, kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi untuk menjaga cashflow, sehingga rumah sakit bisa optimal melayani pasien JKN," ujarnya dalam acara Diskusi Publik Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN, Senin (30/1/2023).
Ghufron memastikan pihaknya juga siap untuk menunaikan kenaikan tarif bayar ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Harapannya agar rumah sakit bisa menghapuskan paradigma tentang disparitas layanan peserta BPJS dengan non BPJS.
"Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kami. Bahkan, pemerintah juga sudah menaikkan tarif pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit untuk memotivasi fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya,” tuturnya.
Ghufron menjelaskan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN saat ini sudah sudah matang menjalankan tugasnya. Sehingga, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga agar terhindar dari intervensi pihak manapun.
“Sebagai single payer institution, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga bersama, agar terhindar dari intervensi manapun supaya hal-hal baik yang sudah dirasakan manfaatnya bagi Indonesia ini, bisa terus berkelanjutan,” tuturnya.
“Program jaminan sosial ini satu-satunya bentuk gotong royong bangsa yang riil dirasakan masyarakat luas dan terasa sekali negara hadir di dalamnya,” imbuh Ghufron.
Pasalnya, selama ini perlakuan diskriminatif yang kerap terjadi terhadap layanan kepada peserta JKN di RS disebabkan karena pelayanan yang lama dan menilai BPJS kerap telat bayar tagihan rumah sakit. Sehingga, pihak RS masih ogah-ogahan.
"Saat ini tidak ada lagi istilah gagal bayar rumah sakit. Bahkan, kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi untuk menjaga cashflow, sehingga rumah sakit bisa optimal melayani pasien JKN," ujarnya dalam acara Diskusi Publik Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN, Senin (30/1/2023).
Ghufron memastikan pihaknya juga siap untuk menunaikan kenaikan tarif bayar ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Harapannya agar rumah sakit bisa menghapuskan paradigma tentang disparitas layanan peserta BPJS dengan non BPJS.
"Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kami. Bahkan, pemerintah juga sudah menaikkan tarif pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit untuk memotivasi fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya,” tuturnya.
Ghufron menjelaskan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN saat ini sudah sudah matang menjalankan tugasnya. Sehingga, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga agar terhindar dari intervensi pihak manapun.
“Sebagai single payer institution, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga bersama, agar terhindar dari intervensi manapun supaya hal-hal baik yang sudah dirasakan manfaatnya bagi Indonesia ini, bisa terus berkelanjutan,” tuturnya.
“Program jaminan sosial ini satu-satunya bentuk gotong royong bangsa yang riil dirasakan masyarakat luas dan terasa sekali negara hadir di dalamnya,” imbuh Ghufron.
(ind)
Explore More