7 Proyek Smelter Rampung Dibangun Sepanjang Tahun 2022
loading...
Kementerian ESDM terus mendorong hilirisiasi di sektor tambang. FOTO/Antara Photo
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong hilirisiasi di sektor tambang. Berdasarkan laporan ada 7 proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selesai dibangun tahun lalu.
"Kita targetkan di tahun 2023 akan ada 17 smelter lagi yang harus selesai," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2022 dan Program Kerja Tahun 2023 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin sore (30/1/2023).
Arifin merinci proyek 7 smelter yang telah diselesaikan di tahun 2022 yakni, PT Aneka Tambang di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, PT Vale Indonesia di Sulawesi Selatan, PT Wanatiara Persada di Maluku Utara, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, PT Weda Bay Nickel di Maluku, PT ANTAM (proyek P3FH) di Maluku Utara dan PT Sebuku Iron Lateritic Ores di Kalimantan Selatan yang merupakan smelter besi menghasilkan sponge ferro alloy.
Menurut dia pembangunan smelter merupakan amanat Undang-Undang (UU) yang wajib ditaati dan dilaksanakan. Bahan mentah mineral yang diolah di dalam negeri mampu memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut Arifin menyampaikan bahwa pada Juni tahun 2023, pemerintah akan melarang ekspor bauksit dalam bentuk ore (belum terproses), sehingga pengelolaan bauksit harus dilakukan di dalam negeri.
"Total kapasitas input bauksit tahun 2022 adalah 13,88 juta ton dan yang dimanfaatkan masih 4,3 juta ton per tahun, sementara kita masih mengimpor alumunium. Pembangunan smelting untuk memproses alumunium itu bisa diselesaikan sehingga dapat menyerap kapasitas input yang sudah kita miliki hingga 100% dan kita tidak melakukan impor alumunium lagi, bahkan kita bisa mengekspornya," tegas Arifin.
Pernyataan yang sama dikatakan Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, M. Idris Sihite yang juga Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Ia menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membangun smelter dalam mengolah produksi mineralnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Yang kita pedomani adalah Undang-Undang No 3 Tahun 2020 yang dengan tegas menyatakan bahwa per Juni tahun 2023 ini tidak diperbolehkan lagi melakukan ekspor dalam bentuk ore, jadi yang kita lakukan adalah melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang melarang ekspor ore, (wajib) mengolahnya di dalam negeri," tuturnya.
"Kita targetkan di tahun 2023 akan ada 17 smelter lagi yang harus selesai," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2022 dan Program Kerja Tahun 2023 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin sore (30/1/2023).
Arifin merinci proyek 7 smelter yang telah diselesaikan di tahun 2022 yakni, PT Aneka Tambang di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, PT Vale Indonesia di Sulawesi Selatan, PT Wanatiara Persada di Maluku Utara, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, PT Weda Bay Nickel di Maluku, PT ANTAM (proyek P3FH) di Maluku Utara dan PT Sebuku Iron Lateritic Ores di Kalimantan Selatan yang merupakan smelter besi menghasilkan sponge ferro alloy.
Menurut dia pembangunan smelter merupakan amanat Undang-Undang (UU) yang wajib ditaati dan dilaksanakan. Bahan mentah mineral yang diolah di dalam negeri mampu memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut Arifin menyampaikan bahwa pada Juni tahun 2023, pemerintah akan melarang ekspor bauksit dalam bentuk ore (belum terproses), sehingga pengelolaan bauksit harus dilakukan di dalam negeri.
"Total kapasitas input bauksit tahun 2022 adalah 13,88 juta ton dan yang dimanfaatkan masih 4,3 juta ton per tahun, sementara kita masih mengimpor alumunium. Pembangunan smelting untuk memproses alumunium itu bisa diselesaikan sehingga dapat menyerap kapasitas input yang sudah kita miliki hingga 100% dan kita tidak melakukan impor alumunium lagi, bahkan kita bisa mengekspornya," tegas Arifin.
Pernyataan yang sama dikatakan Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, M. Idris Sihite yang juga Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Ia menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membangun smelter dalam mengolah produksi mineralnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Yang kita pedomani adalah Undang-Undang No 3 Tahun 2020 yang dengan tegas menyatakan bahwa per Juni tahun 2023 ini tidak diperbolehkan lagi melakukan ekspor dalam bentuk ore, jadi yang kita lakukan adalah melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang melarang ekspor ore, (wajib) mengolahnya di dalam negeri," tuturnya.
(nng)
Explore More