5 Kriteria Wajib bagi Calon Gubernur BI, Ada yang Mahaberat
Rabu, 01 Februari 2023 - 13:33 WIB
loading...
Bursa pencalonan gubernur BI mulai diperbincangkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia ( BI ) Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 mendatang. Menjelang masa pemilihan calon Gubernur BI yang baru, beberapa nama pun sudah mulai didesas-desuskan masuk dalam bursa pencalonan.
Baca juga: Namanya Disebut-Sebut jadi Calon Gubernur BI, Ini Respons Sri Mulyani
Sri Mulyani yang saat ini menjabat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa (Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan), dan Destry Damayanti (Deputi Gubernur Senior BI) adalah nama-nama yang berpeluang menjadi orang nomor satu di Kebon Sirih, kawasan markas Bank Indonesia.
Yang tak kalah serunya, ada pihak yang menyebut bahwa Perry kemungkinan akan kembali menjabat sebagai Gubernur BI periode kedua. Bagaimana pun peluangnya terbilang besar.
Menjadi Gubernur BI tentu saja harus memiliki kecakapan dan kompetensi, tak hanya di bidang moneter, tapi juga makro plus pemahamannya atas ekonomi global. Ekonom sekaligus Direktur CELIOS Bhima Yudhistira kemudian membeberkan lima kriteria yang wajib dimiliki oleh calon Gubernur BI.
"Calon Gubernur BI setidaknya harus punya lima kriteria. Pertama, berani menolak melanjutkan burden sharing atau cetak uang dalam rangka menyelamatkan defisit APBN," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Kriteria ini tampaknya terasa berat, sebab BI dan pemerintah bekerja sama untuk mengatasi permasalahan pembiayaan akibat pandemi Covid. Tak menutup kemungkinan kerja sama itu terus berlanjut.
Kriteria kedua adalah mencari opsi stabilitas kurs terpaku pada kebijakan konvensional, naik turunkan suku bunga acuan. Kriteria ketiga, Bhima menegaskan bahwa sang calon harus memiliki integritas.
"Yang ketiga, calon harus memiliki integritas atau tidak punya masalah konflik kepentingan dan track record yang bersih," ungkap Bhima.
Baca juga: 4 Penyebab Darah Haid Berwarna Hitam, Salah Satunya Radang Panggul
Kemudian, kriteria keempat, sang calon Gubernur BI wajib punya komitmen mengarahkan kebijakan moneter yang pro lingkungan. "Yang kelima, dia wajib paham dan mampu mengendalikan arah perkembangan teknologi, termasuk soal Rupiah digital dan cepatnya inovasi fintech payment," pungkas Bhima.
Baca juga: Namanya Disebut-Sebut jadi Calon Gubernur BI, Ini Respons Sri Mulyani
Sri Mulyani yang saat ini menjabat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa (Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan), dan Destry Damayanti (Deputi Gubernur Senior BI) adalah nama-nama yang berpeluang menjadi orang nomor satu di Kebon Sirih, kawasan markas Bank Indonesia.
Yang tak kalah serunya, ada pihak yang menyebut bahwa Perry kemungkinan akan kembali menjabat sebagai Gubernur BI periode kedua. Bagaimana pun peluangnya terbilang besar.
Menjadi Gubernur BI tentu saja harus memiliki kecakapan dan kompetensi, tak hanya di bidang moneter, tapi juga makro plus pemahamannya atas ekonomi global. Ekonom sekaligus Direktur CELIOS Bhima Yudhistira kemudian membeberkan lima kriteria yang wajib dimiliki oleh calon Gubernur BI.
"Calon Gubernur BI setidaknya harus punya lima kriteria. Pertama, berani menolak melanjutkan burden sharing atau cetak uang dalam rangka menyelamatkan defisit APBN," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Kriteria ini tampaknya terasa berat, sebab BI dan pemerintah bekerja sama untuk mengatasi permasalahan pembiayaan akibat pandemi Covid. Tak menutup kemungkinan kerja sama itu terus berlanjut.
Kriteria kedua adalah mencari opsi stabilitas kurs terpaku pada kebijakan konvensional, naik turunkan suku bunga acuan. Kriteria ketiga, Bhima menegaskan bahwa sang calon harus memiliki integritas.
"Yang ketiga, calon harus memiliki integritas atau tidak punya masalah konflik kepentingan dan track record yang bersih," ungkap Bhima.
Baca juga: 4 Penyebab Darah Haid Berwarna Hitam, Salah Satunya Radang Panggul
Kemudian, kriteria keempat, sang calon Gubernur BI wajib punya komitmen mengarahkan kebijakan moneter yang pro lingkungan. "Yang kelima, dia wajib paham dan mampu mengendalikan arah perkembangan teknologi, termasuk soal Rupiah digital dan cepatnya inovasi fintech payment," pungkas Bhima.
(uka)
Lihat Juga :
