Program B35 Masih Butuh Dukungan Pembiayaan dari Pemerintah
Rabu, 01 Februari 2023 - 22:13 WIB
loading...
Optimalisasi program biodiesel dinilai masih membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan mandatori biodiesel sebesar 35% atau Program B35 mulai hari ini. Total alokasi pengadaan B35 pada tahun ini tercatat mencapai 13,15 juta kiloliter (KL).
Pemerintah optimistis program ini akan mendapat respons positif seperti pendahulunya, yaitu Program B30 dalam berbagai aspek indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini diyakini bakal menyerap lebih banyak biodiesel sehingga mampu menghasilkan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang bahan bakunya sebagian masih impor.
Baca Juga: Airlangga Sebut Penerapan B35 Berpotensi Hemat Devisa USD10,75 Miliar
"Program B35 bagus, tapi ada isu penting, yaitu ketersediaan fasilitas pencampuran (blending) dan penyimpanan biodiesel. Fasilitas yang ada sekarang hanya cukup untuk menjalankan Program B30," ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).
Menurut Eri, modifikasi terminal BBM di BUMN yakni Pertamina sebagai badan usaha yang mencampur dan menyimpan biosolar perlu perhatian khusus. Bahkan, imbuh dia, wajar jika program ini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Sebagai anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan (konsumen), dia mengaku sangat peduli dan memberi perhatian berdasarkan hasil kunjungan kerja ke beberapa terminal BBM milik Pertamina. Terkait Program B35, kata dia, perlu ada pendanaan dan dukungan biaya, baik untuk pengembangan, peningkatan kapasitas, modifikasi sistem dan infrastruktur.
Baca Juga: Biodiesel B35 Resmi Diterapkan Mulai 1 Februari 2023, Segini Harganya
"Ini tentunya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu perlu bantuan dana pemerintah untuk keandalan sistem dan infrastrukturnya agar keberhasilan Program B35 dapat tercapai sesuai target," tandasnya.
Program B35, lanjut dia, sangat vital untuk mendukung pencapaian bauran energi 23% pada 2025. Untuk mencapai target tersebut menurutnya perlu upaya maksimal semua kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengakui Program B35 memang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan fasilitas pencampuran dan penyimpanan.
Karena itu, kata dia, saat ini pemerintah tengah mengkaji opsi untuk membantu badan usaha dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur penunjang B35. "Kita lagi berdiskusi untuk hal ini," ujarnya.
Pemerintah optimistis program ini akan mendapat respons positif seperti pendahulunya, yaitu Program B30 dalam berbagai aspek indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini diyakini bakal menyerap lebih banyak biodiesel sehingga mampu menghasilkan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang bahan bakunya sebagian masih impor.
Baca Juga: Airlangga Sebut Penerapan B35 Berpotensi Hemat Devisa USD10,75 Miliar
"Program B35 bagus, tapi ada isu penting, yaitu ketersediaan fasilitas pencampuran (blending) dan penyimpanan biodiesel. Fasilitas yang ada sekarang hanya cukup untuk menjalankan Program B30," ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).
Menurut Eri, modifikasi terminal BBM di BUMN yakni Pertamina sebagai badan usaha yang mencampur dan menyimpan biosolar perlu perhatian khusus. Bahkan, imbuh dia, wajar jika program ini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Sebagai anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan (konsumen), dia mengaku sangat peduli dan memberi perhatian berdasarkan hasil kunjungan kerja ke beberapa terminal BBM milik Pertamina. Terkait Program B35, kata dia, perlu ada pendanaan dan dukungan biaya, baik untuk pengembangan, peningkatan kapasitas, modifikasi sistem dan infrastruktur.
Baca Juga: Biodiesel B35 Resmi Diterapkan Mulai 1 Februari 2023, Segini Harganya
"Ini tentunya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu perlu bantuan dana pemerintah untuk keandalan sistem dan infrastrukturnya agar keberhasilan Program B35 dapat tercapai sesuai target," tandasnya.
Program B35, lanjut dia, sangat vital untuk mendukung pencapaian bauran energi 23% pada 2025. Untuk mencapai target tersebut menurutnya perlu upaya maksimal semua kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengakui Program B35 memang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan fasilitas pencampuran dan penyimpanan.
Karena itu, kata dia, saat ini pemerintah tengah mengkaji opsi untuk membantu badan usaha dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur penunjang B35. "Kita lagi berdiskusi untuk hal ini," ujarnya.
(fai)
Lihat Juga :
