Bappenas Ungkap Strategi Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pembangunan
loading...
Di ajang satu dasawarsa Open Government Indonesia, Menteri Suharso Monoarfa ungkap soal keterbukaan pemerintah. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Indonesia terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap) selama 30 tahun. Sehingga, keterbukaan pemerintah dengan transformasi tata kelola dalam berbagai aspek dibutuhkan.
“Indonesia terjebak dalam middle income trap dan kita baru saja masuk dari low-middle income menjadi upper-middle income,” ujar Suharso dalam Peluncuran Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII di Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Dalam satu dasawarsa Open Government Indonesia (OGI), Suharso membeberkan strategi keterbukaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Pertama adalah pengarusutamaan nilai keterbukaan pemerintah.
“Kita mengarusutamakan nilai-nilai keterbukaan dalam penyelenggaran pemerintah, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusivitas,” jelasnya.
Kedua adalah penguatan kerja sama aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam pembangunan melalui penerapan prinsip kokreasi. Ketiga adalah penciptaan ekosistem yang kondusif bagi praktik keterbukaan pemerintah.
Dalam strategi ketiga, Suharso mengaku pemerintah telah menerapkan keterbukaan pemerintah sejak 2011. Hal ini diwujudkan melalui kanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).
“Kanal LAPOR dilaksanakan melalui rencana aksi nasional open government pada 2011 dan diakselerasi jadi program nasional sebagai sarana pengaduan masyarakat,” tambah Suharso.
Dengan strategi keterbukaan pemerintah tersebut, Suharso berharap dapat tercipta konektivitas dan integrasi di antara masing-masing lembaga untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah.
“Indonesia terjebak dalam middle income trap dan kita baru saja masuk dari low-middle income menjadi upper-middle income,” ujar Suharso dalam Peluncuran Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII di Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Dalam satu dasawarsa Open Government Indonesia (OGI), Suharso membeberkan strategi keterbukaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Pertama adalah pengarusutamaan nilai keterbukaan pemerintah.
“Kita mengarusutamakan nilai-nilai keterbukaan dalam penyelenggaran pemerintah, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusivitas,” jelasnya.
Kedua adalah penguatan kerja sama aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam pembangunan melalui penerapan prinsip kokreasi. Ketiga adalah penciptaan ekosistem yang kondusif bagi praktik keterbukaan pemerintah.
Dalam strategi ketiga, Suharso mengaku pemerintah telah menerapkan keterbukaan pemerintah sejak 2011. Hal ini diwujudkan melalui kanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).
“Kanal LAPOR dilaksanakan melalui rencana aksi nasional open government pada 2011 dan diakselerasi jadi program nasional sebagai sarana pengaduan masyarakat,” tambah Suharso.
Dengan strategi keterbukaan pemerintah tersebut, Suharso berharap dapat tercipta konektivitas dan integrasi di antara masing-masing lembaga untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah.
(uka)
Lihat Juga :
