Perkuat Layanan Digital Pertanahan, Kementerian ATR Kolaborasi Lintas Sektor
loading...
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat layanan digital dengan berkolaborasi lintas lintas sektor. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat layanan digital dengan berkolaborasi lintas lintas sektor. Salah satunya Kementerian ATR/BPN meneken Nota Kesepahaman dengan PT Cakra Teknologi Nusantara (GetSurvey) yang berlangsung di Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang lantai 2, Kuningan Barat, Rabu (25/1/2023).
Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN , Gunawan Muhammad menyampaikan, nota kesepahaman itu merupakan langkah ATR BPN ke depan terhadap perkembangan zaman.
"Revolusi industri 4.0 MoU yang diteken hari ini sudah sejalan, nanti ada aplikasi yang membantu masyarakat terkait dengan pengukuran. Kemudahan, transparansi, akuntabilitas. Mudah-mudahan dengan adanya MoU ini berbagai masalah bisa terselesaikan. Mohon setelah diimplementasikan MoU ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Mou itu juga terkait peningkatan adanya fitur terbaru yang dimiliki oleh GetSurvey dan Tentang Pengembangan Dan Pemanfaatan Layanan Pertanahan.
Dalam sambutannya, CEO GetSurvey, Naufal Ilyas Abdul Hakim menyampaikan, kerja sama ini merupakan bukti komitmen dalam memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan ekosistem profesi surveyor di Indonesia. "Semua tahu betapa pentingnya pengembangan dan pemanfaatan pertanahan dalam memajukan sebuah Negara," ungkapnya.
Lebih lanjut Ia menyampaikan harapannya, bisa meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya surveyor sebagai profesi yang dapat menjadi jembatan untuk membantu terciptanya Single truth of data bagi masyarakat khususnya di bidang pertanahan.
Sementara pimpinan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya menyampaikan, dengan era industri 4.0 ini, tuntutan terhadap layanan digital semakin tinggi. Kemajuan dunia digital yang semakin hari semakin cepat membuat manusia harus selalu melakukan penyesuaian.
Begitu pula yang terjadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai pihak yang diamanatkan untuk memberi layanan pertanahan kepada masyarakat juga dituntut melakukan digitalisasi.
Lebih lanjut Ia mengutarakan, transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan demi perbaikan layanan. Apabila pengembangan digitalnya baik, tentu pelayanan akan cepat, efisien, akuntabel dan transparan.
Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN , Gunawan Muhammad menyampaikan, nota kesepahaman itu merupakan langkah ATR BPN ke depan terhadap perkembangan zaman.
"Revolusi industri 4.0 MoU yang diteken hari ini sudah sejalan, nanti ada aplikasi yang membantu masyarakat terkait dengan pengukuran. Kemudahan, transparansi, akuntabilitas. Mudah-mudahan dengan adanya MoU ini berbagai masalah bisa terselesaikan. Mohon setelah diimplementasikan MoU ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Baca Juga :
Layanan Pertanahan Harus Aman dan Mudah
Mou itu juga terkait peningkatan adanya fitur terbaru yang dimiliki oleh GetSurvey dan Tentang Pengembangan Dan Pemanfaatan Layanan Pertanahan.
Dalam sambutannya, CEO GetSurvey, Naufal Ilyas Abdul Hakim menyampaikan, kerja sama ini merupakan bukti komitmen dalam memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan ekosistem profesi surveyor di Indonesia. "Semua tahu betapa pentingnya pengembangan dan pemanfaatan pertanahan dalam memajukan sebuah Negara," ungkapnya.
Lebih lanjut Ia menyampaikan harapannya, bisa meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya surveyor sebagai profesi yang dapat menjadi jembatan untuk membantu terciptanya Single truth of data bagi masyarakat khususnya di bidang pertanahan.
Sementara pimpinan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya menyampaikan, dengan era industri 4.0 ini, tuntutan terhadap layanan digital semakin tinggi. Kemajuan dunia digital yang semakin hari semakin cepat membuat manusia harus selalu melakukan penyesuaian.
Begitu pula yang terjadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai pihak yang diamanatkan untuk memberi layanan pertanahan kepada masyarakat juga dituntut melakukan digitalisasi.
Lebih lanjut Ia mengutarakan, transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan demi perbaikan layanan. Apabila pengembangan digitalnya baik, tentu pelayanan akan cepat, efisien, akuntabel dan transparan.
Lihat Juga :
