Hilirisasi dan Penguatan Pasar Domestik Kunci Menghadapi Ketidakpastian Global

Selasa, 14 Februari 2023 - 16:30 WIB
loading...
Hilirisasi dan Penguatan Pasar Domestik Kunci Menghadapi Ketidakpastian Global
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan strategi menghadapi ketidakpastian global. FOTO/MNC Media
A A A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekomomian) menyatakan penguatan pasar domestik dan hilirisasi industri menjadi kunci utama agar Indonesia dapat bertahan dari hantaman ketidakpastian global dan ancaman resesi. Berdasarkan data IMFpertumbuhan ekonomi global pada 2022 akan mencapai 3,4% dan tumbuh melambat menjadi 2,9% pada 2023. Kemudian meningkat menjadi 3,1% pada 2024.

"Langkah-langkah antisipasi dan terdapat beberapa sektor yang perlu diperkuat dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di 2023 salah satunya adalah sektor manufaktur. Selain itu, dalam jangka pendek penguatan pasar domestik termasuk kemudahan produksi di dalam negeri menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini," ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato kuncinya dalam webinar bertajuk Economic & Business Outlook 2023: Synergy and Collaboration for the Industry Recovery Phase, di Jakarta, baru-baru ini.



Sebab itu, pemerintah perlu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat dengan menjaga inflasi, ketersediaan pasokan, distribusi yang lancar, dan komunikasi yang efektif untuk menjaga daya beli, pemerintah terus mendorong program perlindungan sosial yang dijalankan Kementerian/ Lembaga (K/L).

Sementara untuk jangka menengah, pemerintah mendorong transformasi, peningkatan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan implementasi UU Cipta Kerja yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Untuk itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri serta mengurangi ekspor bahan mentah meskipun terdapat beberapa tantangan seperti digugatnya program hilirisasi nikel oleh WTO.

"Pemerintah fokus pada beberapa komoditas hilirisasi industri seperti industri berbasis agro, mineral dan SDA, dan pemerintah juga sedang dorong industri berbasis mineral dan baja. Kemudian bauksit dijadwalkan akan terus ditingkatkan dan ditargetkan ekspor yang slama ini Rp21 triliun diharapkan bisa naik jadi Rp63 triliun. Pemerintah jg terus mendorong hilirisasi timah yang dibutuhkan dalam pengembangan Electric Vehicle (EV) dan magnetic. dan hilirisasi nikel tidak berhenti sampai di sini," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai, meski ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,3% di tahun ini namun ancaman resesi global perlu diwaspadai. Pasalnya resesi global berpotensi menurunkan permintaan ekspor karena menurunnya permintaan global dan risiko kenaikan harga bahan baku impor.

"Hal ini tentu menjadi tantangan terutama bagi industri yang berorientasi ekspor. Dan disini penguatan pasar domestik menjadi penting, menjadi kunci keberlangsungan usaha di tengah ketidakpastian global," katanya.

Oleh sebab itu, penguatan rantai nilai domestik atau domestic value chain menjadi peluang yang harus bisa dioptimalkan Indonesia. "Kadin juga melihat ada dua kunci utama agar Indonesia bisa resilience dalam menghadapi gejolak ekonomi 2023. Pertama, penguatan UMKM dan kedua, hilirisasi," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengaku, dunia sedang mengalami fracture economy dimana banyak negara lebih melihat kepentingan ekonomi di dalam negerinya dibandingkan menjalin kerja sama multilateral atau kerja sama perdagangan secara luas, serta globalisasi yang mundur paska pandemi Covid-19. Untuk menggenjot ekspor, lanjutnya, pemerintah bisa memanfaatkan kondisi tersebut dengan menjalin kerja sama bilateral atau bersinergi dengan beberapa negara.

"Saya pikir ini kesempatan yang sangat baik untuk membangun hubungan bilateral. Nggak perlu jauh-jauh ada Vietnam, Filipina, Malaysia yang memuji-muji Indonesia. Itu bisa menjadi momentum untuk kita bisa penetrasi ekspor produk-produk industri ataupun produk hilirisasi," imbuhnya.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menilai ada sejumlah tantangan utama bagi perekonomian dunia yakni ketegangan Geopolitik, ancaman resesi global, climate change & digitalisasi.Tahun 2023 masih akan banyak tantangan dari dampak inflasi global yang masih tinggi dan pengetatan kebijakan moneter dunia.

Namun, menurut Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Skala Besar BPJamsostek, A. Fauzan, Indonesia beruntung memiliki modal yang baik dengan ekonomi yang relatif lebih resilien tetapi harus tetap waspadadalam mengelola sektor keuangan. Kendati demikian, masyarakat atau tenaga kerja tetap butuh perlindungan sosial jika suatu saat dampak ekonomi global mempengaruhi tempatnya bekerja.

"BPJamsostek berperan dalam membantu mempertahankan kondisi ekonomi mereka dan kemampuan bertahan di pasar kerja, melalui perlindungan jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Sejalan dengan fokus utama coverage kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) di tahun 2023," ungkapnya.



Adapun program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJamsostek meliputi Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Hingga saat ini, ada 35,8 juta peserta aktif yang telah dilindungi BPJamsostek.

Senada, meskipun dihadapkan pada banyak tantangan, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menilai, ada peluang yang bisa diambil untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Misalnya pengembangan proyek investasi dimana kemajuan proyek strategis nasional serta pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menarik investasi bisnis.

Lalu, kehadiran UU P2SK diyakini akan lebih memberikan kepastian hukum dan mempersiapkan industri keuangan untuk Global BestPractice dan teknologi di masa depan. "Aktivitas belanja partai politik jelang pemilihan presidenberpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik," ujar Iman.

Di BEI sendiri, untuk menghalau berbagai tantangan global, pihaknya menjalin sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung Perusahaan Tercatat untuk menerapkan GCG yang unggul. "GCG yang baik merupakan salah satu kunci keberlanjutan perusahaan. BEI telah menjadipendukung utama implementasi GCG oleh stakeholders," ucapnya.

(nng)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1636 seconds (0.1#10.140)