Ini Program BPDP Dukung Perkebunan Sawit Rakyat

JAKARTA - Indonesia saat ini telah memiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 754 tahun 2015 yang diterbaitkan pada 13 Juli dan sudah menetapakan direksi dari badan ini.

Ketua BPDP Bayu Krisnamurthi mengatakan, dibentuknya badan dan struktur ini, guna menunjang beberapa program yang akan dilakukan BPDP sawit.

"Ada beberapa program yang harus segera dilakukan, yakni terkait program yang sudah ditetapkan. Pertama, mendukung perkebunan sawit rakyat dan melakukan peremajaan. Ini era baru di perkebunan Indonesia karena industri sawit mengambil langkah menghimpun dana, resources untuk support perkebunan rakyat," kata dia di Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Sebelum ada PMK ini, pihaknya sudah bekerja secara operasional namun masih 'numpang' di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang beroperasi mulai 1 Juli.

"Dua minggu ini kami identifikasikan dua ribu hektare perkebunan rakyat yang siapa diplanting di Riau dan beberapa di Pekanbaru dan Jambi. Skemanya, kami punya beberapa model. Tahap awal, kami akan buka kesempatan model-model skema dukungan. Salah satunya yang sudah sangat siap model revitalisasi perkebunan," ujarnya.

Tahun ini, kata dia, memang terhenti karena tidak ada APBN. Beberapa perusahaan swasta juga punya model sendiri untuk mendukung petani plasmanya.

"Kedua, dukungan diberikan kepada konsumen untuk bisa konsumsi biodiesel. Kalau saya gunakan satu indikator saja, emisi karbon dengan gunakan biodiesel emisi karbonnya dari beberapa penelitian antara 20%-40% lebih rendah dibanding fosil fuel atau diesel. Kami sudah sepakat besarnya support untuk biodiesel. Perhitunganya sudah ada," jelasnya.

Menurutnya, jika dihitung badan ini akan suport Rp600-Rp700 per liter solar. Ini bisa berubah sesusai harga CPO dan crude. Ini on top dari Rp1.000 subsidi pemerintah terhadap solar yang ditetapkan dari APBN.

"Setalah kedua program ini kami ada riset dan pengemabangn SDM, promosi, dan advokasi termasuk misalnya saat ini Indonesia sedang hadapi tuduhan seperti dumping atau subsidi itu akan kami dukung untuk kami hadapi bersama untuk negosiasi," pungkas Bayu.