Dibelit Utang Rp82,4 Triliun, Waskita Karya Tak Mundur dari Proyek IKN
loading...
Waskita akan tetap menggarap proyek di IKN Nusantara. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - PT Waskita Karya Tbk (WSKT) tetap melaksanakan berbagai proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara , meski perusahaan tengah menjalankan proses restrukturisasi keuangan akibat utang Rp82,4 triliun. Waskita siap melaksanakan pembangunan sejumlah proyek di sesuai dengan target Presiden Jokowi dan Kementerian PUPR.
"Perseroan siap melaksanakan proyek IKN sesuai yang telah ditargetkan oleh Presiden dan Kementerian PUPR untuk mewujudkan Future Smart Forest City dengan tepat waktu dan mutu tinggi,” ungkap Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono, dikutip Senin (27/2/2023).
Waskita sendiri berhasil memperoleh nilai kontrak Rp5,92 triliun untuk proyek IKN Nusantara. Perolehan nilai kontrak baru IKN ini sesuai target, dengan rata-rata tingkat kemenangan atau winning rate Waskita di level 25% dengan mengikuti lelang proyek IKN sebesar Rp23,7 triliun pada 2022.
Ada enam proyek yang dimenangkan Waskita Karya saat tender proyek dilakukan Kementerian PUPR. Keenam proyek tersebut adalah proyek Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang sebesar Rp2,2 triliun. Lalu, proyek pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sebesar Rp181 miliar.
Selanjutnya, proyek gedung Sekretariat Presiden Rp1,3 triliun, proyek bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 3 dan 4 Rp1,53 triliun, serta proyek pembangunan IPAL 1, 2, 3 KIPP senilai Rp638 miliar.
Pemerintah disarankan tidak membebankan proyek infrastruktur IKN Nusantara kepada Waskita Karya. Pasalnya, BUMN karya tersebut tengah dirundung utang.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, bila penundaan kewajiban utang atau restrukturisasi Waskita Karya ditolak kreditur, maka akan berimbas luas seperti menurunnya kepercayaan investor di sektor infrastruktur.
"Mega proyek IKN itu janganlah dibebankan ke BUMN karya (Waskita), kalau sampai penundaan kewajiban utang BUMN karya ditolak, maka imbasnya sangat luas termasuk kepercayaan investor di sektor infrastruktur," ungkap Bhima.
Menurutnya, sejumlah penugasan pengerjaan jalan tol dan infrastruktur lainnya yang digarap WSKT saat ini terlalu dipaksakan. Asumsi itu didasarkan pada keterbatasan biaya operasional hingga perusahaan mencatatkan total utang senilai Rp82,40 triliun.
"Ini artinya perlu ada rasionalisasi penugasan proyek," ucap dia.
"Perseroan siap melaksanakan proyek IKN sesuai yang telah ditargetkan oleh Presiden dan Kementerian PUPR untuk mewujudkan Future Smart Forest City dengan tepat waktu dan mutu tinggi,” ungkap Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono, dikutip Senin (27/2/2023).
Waskita sendiri berhasil memperoleh nilai kontrak Rp5,92 triliun untuk proyek IKN Nusantara. Perolehan nilai kontrak baru IKN ini sesuai target, dengan rata-rata tingkat kemenangan atau winning rate Waskita di level 25% dengan mengikuti lelang proyek IKN sebesar Rp23,7 triliun pada 2022.
Ada enam proyek yang dimenangkan Waskita Karya saat tender proyek dilakukan Kementerian PUPR. Keenam proyek tersebut adalah proyek Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang sebesar Rp2,2 triliun. Lalu, proyek pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sebesar Rp181 miliar.
Selanjutnya, proyek gedung Sekretariat Presiden Rp1,3 triliun, proyek bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 3 dan 4 Rp1,53 triliun, serta proyek pembangunan IPAL 1, 2, 3 KIPP senilai Rp638 miliar.
Pemerintah disarankan tidak membebankan proyek infrastruktur IKN Nusantara kepada Waskita Karya. Pasalnya, BUMN karya tersebut tengah dirundung utang.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, bila penundaan kewajiban utang atau restrukturisasi Waskita Karya ditolak kreditur, maka akan berimbas luas seperti menurunnya kepercayaan investor di sektor infrastruktur.
"Mega proyek IKN itu janganlah dibebankan ke BUMN karya (Waskita), kalau sampai penundaan kewajiban utang BUMN karya ditolak, maka imbasnya sangat luas termasuk kepercayaan investor di sektor infrastruktur," ungkap Bhima.
Menurutnya, sejumlah penugasan pengerjaan jalan tol dan infrastruktur lainnya yang digarap WSKT saat ini terlalu dipaksakan. Asumsi itu didasarkan pada keterbatasan biaya operasional hingga perusahaan mencatatkan total utang senilai Rp82,40 triliun.
"Ini artinya perlu ada rasionalisasi penugasan proyek," ucap dia.
(uka)
Explore More