Utang Pemerintah Makin Gemuk, Setahun Bertambah Rp422,7 Triliun
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, peningkatan itu terjadi pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 seperti yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kewajiban atau utang Pemerintah meningkat Rp 422,7 triliun dalam 1 tahun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, peningkatan itu terjadi pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 seperti yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RUU P2 APBN) 2019.
"Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.340,2 triliun, meningkat Rp422,7 triliun atau 8,6% dari Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2018. Peningkatan kewajiban Pemerintah pada Tahun 2019 sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020).
( )
Dia melanjutkan kebutuhan utang itu untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, peningkatan utang tersebut sebagian besar disebabkan oleh penerbitan surat utang negara.
"Perekonomian Indonesia yang kami laporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2019, menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global karena dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi yang terjadi pada beberapa negara di dunia," katanya.
( )
Sambung Menkeu menambahkan, perekonomian Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh 5,02%, atau sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,17%. "Berdasarkan data Asian Development Outlook pada bulan April 2020, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40%," jelasnya.
"Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.340,2 triliun, meningkat Rp422,7 triliun atau 8,6% dari Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2018. Peningkatan kewajiban Pemerintah pada Tahun 2019 sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020).
( )
Dia melanjutkan kebutuhan utang itu untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, peningkatan utang tersebut sebagian besar disebabkan oleh penerbitan surat utang negara.
"Perekonomian Indonesia yang kami laporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2019, menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global karena dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi yang terjadi pada beberapa negara di dunia," katanya.
( )
Sambung Menkeu menambahkan, perekonomian Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh 5,02%, atau sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,17%. "Berdasarkan data Asian Development Outlook pada bulan April 2020, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40%," jelasnya.
(akr)
Explore More