Pejabat Diminta Tak Sembarang Takut-takuti Soal Ancaman Ekonomi Global
Senin, 27 Februari 2023 - 20:40 WIB
loading...
Pernyataan soal ancaman ekonomi global sebaiknya hati-hati untuk dilontarkan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut dunia dalam keadaan krisis ekonomi dan pangan serta energi di tahun 2023. Pernyataan tersebut dianggap anggota DPR periode 2014-2019 ini tidak benar karena tidak berdasar, sehingga berpotensi menjadi pemicu memanasnya hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.
Baca juga: Hary Tanoesoedibjo Berbagi Pengalaman Membidik Peluang di Tengah Krisis 1998
"Kondisi ekonomi global di tahun 2022, baik Asia, Eropa maupun Amerika bahkan lebih baik daripada kondisi ekonomi pada saat tahun 2019 sebelum pandemi dan prediksi tahun 2023 akan jauh lebih baik dari tahun 2022," kata Bambang Haryo, Senin (27/2/2023).
Sebagai contoh, lanjut Bambang, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara di tahun 2022, seperti Vietnam pertumbuhan ekonominya sebesar 8,02 % naik dari tahun 2019 sebesar 7,02%.
Kemudian, di Philipina, lanjut BHS, pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 7,6%, naik dari tahun 2019 sebesar 6,12 %. Juga Malaysia pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 7,8% naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 4,41%.
"Bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 2022 adalah yang tertinggi selama kurun waktu 22 tahun semenjak dari tahun 2.000," tutur BHS.
Bahkan, kata alumnus ITS Surabaya ini, negara-negara di Asia Tenggara memiliki target akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Untuk Indonesia, meski pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,91%, naik dari tahun 2019 (5,02%), tetapi prediksi di tahun 2023 turun menjadi 4,9%.
"Ini terlihat ekonomi di banyak negara di dunia mengalami kenaikan yang signifikan pasca-covid dan bahkan negara di Eropa, yaitu Inggris sebagai negara maju saja bisa tumbuh sangat besar ditahun 2022 sebesar 4,1%," sebut BHS.
Wakil Ketua MTI Pusat ini juga mempertanyakan seringnya para pejabat negara yang kerap memberikan informasi yang keliru dan terkesan menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, langkah itu justru akan menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
"Saya tidak tahu, motif pejabat negara yang memberikan keterangan yang keliru tentang kekhawatiran ekonomi dunia akan terpuruk di tahun 2023 dan menuju krisis. Jangan-jangan hanya di Indonesia saja yang mengalami krisis ekonomi akibat salah kebijakan," tanya BHS.
Untuk membuktikan ekonomi dunia saat ini masih sangat baik, BHS menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Inggris, Jepang, dan Malaysia yang pernah diisukan oleh beberapa pejabat mengalami kebangkrutan. Ternyata ekonomi mereka masih sangat baik, daya beli masyarakat juga masih sangat tinggi.
"Beberapa negara memang mengalami kesulitan energi karena terputusnya suplai gas dari Ukraina akibat perang, seperti halnya Jerman, Inggris, Jepang dan beberapa negara Eropa. Tetapi mereka berupaya menghidupkan kembali tambang batu baranya untuk digunakan sebagai energi dan bahkan beberapa negara menghidupkan kembali reaktor nuklir seperti Jerman dan Jepang agar harga energi listrik menjadi murah kembali," kata BHS.
Jadi tidak benar, bahwa di negara seluruh dunia terjadi krisis ekonomi dan krisis pangan di tahun 2022 dan 2023, bahkan negara-negara di dunia tersebut mempunyai target peningkatan produksi pangan terutama, China, Vietnam, dan India.
"Memang ada negara yang saat ini masyarakatnya mengalami kelaparan tetapi bukan akibat negaranya krisis pangan, yaitu ada 6 negara dari 195 negara di dunia (data dari World Food Propgram's Hunger Jotspots Report) Afghanistan, Ethiopia, Nigeria, South Sudan, Siria, dan Yaman. Jadi tidak benar adanya penyataan dari pejabat negara yang mengatakan 345 juta orang dari 82 negara yang sedang menderita kekurangan pangan akut," tegas BHS.
Seyogyanya pejabat negara tidak menakut-nakuti masyarakatnya termasuk pelaku usaha, karena dengan pernyataan tersebut bisa mengakibatkan stagnasi atau pelambatan ekonomi akibat pelaku usaha enggan berinvestasi. Masyarakat juga akan berusaha untuk menyimpan uangnya dan tidak membelanjakan, sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan menurun tajam.
Baca juga: Upaya Penyelamatan Pilot Susi Air Tanpa Bantuan Selandia Baru, Kenapa?
"Sebaiknya apa yang disampaikan Pak Jokowi untuk masyarakat ramai-ramai berbelanja, nonton konser dan berwisata itulah yang harus diterapkan agar ekonomi kita menjadi semakin baik," tutup BHS.
Baca juga: Hary Tanoesoedibjo Berbagi Pengalaman Membidik Peluang di Tengah Krisis 1998
"Kondisi ekonomi global di tahun 2022, baik Asia, Eropa maupun Amerika bahkan lebih baik daripada kondisi ekonomi pada saat tahun 2019 sebelum pandemi dan prediksi tahun 2023 akan jauh lebih baik dari tahun 2022," kata Bambang Haryo, Senin (27/2/2023).
Sebagai contoh, lanjut Bambang, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara di tahun 2022, seperti Vietnam pertumbuhan ekonominya sebesar 8,02 % naik dari tahun 2019 sebesar 7,02%.
Kemudian, di Philipina, lanjut BHS, pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 7,6%, naik dari tahun 2019 sebesar 6,12 %. Juga Malaysia pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 7,8% naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 4,41%.
"Bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 2022 adalah yang tertinggi selama kurun waktu 22 tahun semenjak dari tahun 2.000," tutur BHS.
Bahkan, kata alumnus ITS Surabaya ini, negara-negara di Asia Tenggara memiliki target akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Untuk Indonesia, meski pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,91%, naik dari tahun 2019 (5,02%), tetapi prediksi di tahun 2023 turun menjadi 4,9%.
"Ini terlihat ekonomi di banyak negara di dunia mengalami kenaikan yang signifikan pasca-covid dan bahkan negara di Eropa, yaitu Inggris sebagai negara maju saja bisa tumbuh sangat besar ditahun 2022 sebesar 4,1%," sebut BHS.
Wakil Ketua MTI Pusat ini juga mempertanyakan seringnya para pejabat negara yang kerap memberikan informasi yang keliru dan terkesan menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, langkah itu justru akan menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
"Saya tidak tahu, motif pejabat negara yang memberikan keterangan yang keliru tentang kekhawatiran ekonomi dunia akan terpuruk di tahun 2023 dan menuju krisis. Jangan-jangan hanya di Indonesia saja yang mengalami krisis ekonomi akibat salah kebijakan," tanya BHS.
Untuk membuktikan ekonomi dunia saat ini masih sangat baik, BHS menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Inggris, Jepang, dan Malaysia yang pernah diisukan oleh beberapa pejabat mengalami kebangkrutan. Ternyata ekonomi mereka masih sangat baik, daya beli masyarakat juga masih sangat tinggi.
"Beberapa negara memang mengalami kesulitan energi karena terputusnya suplai gas dari Ukraina akibat perang, seperti halnya Jerman, Inggris, Jepang dan beberapa negara Eropa. Tetapi mereka berupaya menghidupkan kembali tambang batu baranya untuk digunakan sebagai energi dan bahkan beberapa negara menghidupkan kembali reaktor nuklir seperti Jerman dan Jepang agar harga energi listrik menjadi murah kembali," kata BHS.
Jadi tidak benar, bahwa di negara seluruh dunia terjadi krisis ekonomi dan krisis pangan di tahun 2022 dan 2023, bahkan negara-negara di dunia tersebut mempunyai target peningkatan produksi pangan terutama, China, Vietnam, dan India.
"Memang ada negara yang saat ini masyarakatnya mengalami kelaparan tetapi bukan akibat negaranya krisis pangan, yaitu ada 6 negara dari 195 negara di dunia (data dari World Food Propgram's Hunger Jotspots Report) Afghanistan, Ethiopia, Nigeria, South Sudan, Siria, dan Yaman. Jadi tidak benar adanya penyataan dari pejabat negara yang mengatakan 345 juta orang dari 82 negara yang sedang menderita kekurangan pangan akut," tegas BHS.
Seyogyanya pejabat negara tidak menakut-nakuti masyarakatnya termasuk pelaku usaha, karena dengan pernyataan tersebut bisa mengakibatkan stagnasi atau pelambatan ekonomi akibat pelaku usaha enggan berinvestasi. Masyarakat juga akan berusaha untuk menyimpan uangnya dan tidak membelanjakan, sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan menurun tajam.
Baca juga: Upaya Penyelamatan Pilot Susi Air Tanpa Bantuan Selandia Baru, Kenapa?
"Sebaiknya apa yang disampaikan Pak Jokowi untuk masyarakat ramai-ramai berbelanja, nonton konser dan berwisata itulah yang harus diterapkan agar ekonomi kita menjadi semakin baik," tutup BHS.
(uka)
Lihat Juga :
