Kasus Rafael Alun Bikin Malas Bayar Pajak, Legislator: Butuh Gebrakan Kembalikan Kepercayaan
Selasa, 28 Februari 2023 - 20:46 WIB
loading...
Geger kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak, Mario Dandy yang juga doyan pamer gaya hidup mewah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat mengembalikan kepercayaan jadi mutlak. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Geger kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak, Mario Dandy yang juga doyan pamer gaya hidup mewah telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Cuitan warganet menggema, dari mulai malas bayar pajak hingga enggan lapor SPT imbas kasus yang menyeret Rafael Alun Trisambodo .
Baca Juga: Warga Ogah Bayar Pajak Gegara Kasus Rafael, Sri Mulyani Singgung Harga BBM Bisa Naik 3 Kali Lipat
Merespons hal itu Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin menilai gerakan setop bayar pajak bisa berimbas pada keberlanjutan pembangunan dan layanan publik. Ia berpendapat, gerakan tersebut sangat berpotensi mengikis kepercayaan pembayar pajak dan mengurangi penerimaan pajak.
“Gerakan seperti ini sangat berpotensi mengikis kepercayaan pembayar pajak dan mengurangi penerimaan pajak sehingga dapat berimbas pada keberlanjutan pembangunan dan layanan publik,” kata Puteri di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Dia menuturkan bahwa selama ini pajak memberikan manfaat kepada masyarakat melalui berbagai layanan dan fasilitas publik. Berdasarkan catatannya, pemerintah pada 2020 berhasil mengumpulkan penerimaan pajak hingga Rp1.717,8 triliun yang digunakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada 161,7 juta jiwa melalui bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi LPG dan BBM, maupun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Heboh Kasus Rafael Alun Trisambodo, Sri Mulyani Ogah Disebut Ada Tikus di Lumbung Pajak
Di samping itu, pajak juga digunakan untuk menjaga ketahanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui subsidi KUR dan non-KUR kepada 7 juta debitur. Dia melanjutkan, hingga untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti pembangunan 6.624 KM jalur kereta api, 1.823 unit rumah khusus, maupun 2.344 BTS di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T.
"Manfaat pajak ini berpotensi tergerus lewat gerakan tidak bertanggung jawab tersebut. Untuk itu, kepercayaan publik harus segera dikembalikan, terutama edukasi bahwa pajak dikelola, diawasi, dan dipergunakan sebagaimana mestinya," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala memeriksa dan mengaudit penerimaan pajak. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengawasi penggunaan pajak untuk membiayai pembangunan.
DPR pun senantiasa membuka pintu untuk menerima laporan atas indikasi penyalahgunaan pajak dan kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah. "Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk senantiasa membayar pajak dan melaporkannya, sebagai bentuk komitmen gotong royong kita untuk membangun negeri yang pengelolaannya pun kita kawal dan jaga bersama-sama," katanya.
Sementara itu, Anggota DPR, Daniel Johan menilai, Direktorat Jenderal Pajak sedang mengalami pukulan berat akibat ulah salah seorang putra pejabat pajak. Masalah tersebut mengakibatkan munculnya gerakan setop bayar pajak di media sosial (medsos).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak jangan sampai terus tergerus. Pemerintah pun didorong untuk membuat aksi nyata agar masyarakat tetap percaya dan mau bayar pajak.
Sebab, jika berlama-lama, bukan tidak mungkin isu tersebut dimanfaatkan pihak tertentu. "Harus dilakukan gebrakan-gebrakan yang signifikan, jangan sekedar simbolik. Mengembalikan kepercayaan menjadi jalan terbaik," pungkasnya.
Baca Juga: Warga Ogah Bayar Pajak Gegara Kasus Rafael, Sri Mulyani Singgung Harga BBM Bisa Naik 3 Kali Lipat
Merespons hal itu Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin menilai gerakan setop bayar pajak bisa berimbas pada keberlanjutan pembangunan dan layanan publik. Ia berpendapat, gerakan tersebut sangat berpotensi mengikis kepercayaan pembayar pajak dan mengurangi penerimaan pajak.
“Gerakan seperti ini sangat berpotensi mengikis kepercayaan pembayar pajak dan mengurangi penerimaan pajak sehingga dapat berimbas pada keberlanjutan pembangunan dan layanan publik,” kata Puteri di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Dia menuturkan bahwa selama ini pajak memberikan manfaat kepada masyarakat melalui berbagai layanan dan fasilitas publik. Berdasarkan catatannya, pemerintah pada 2020 berhasil mengumpulkan penerimaan pajak hingga Rp1.717,8 triliun yang digunakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada 161,7 juta jiwa melalui bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi LPG dan BBM, maupun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Heboh Kasus Rafael Alun Trisambodo, Sri Mulyani Ogah Disebut Ada Tikus di Lumbung Pajak
Di samping itu, pajak juga digunakan untuk menjaga ketahanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui subsidi KUR dan non-KUR kepada 7 juta debitur. Dia melanjutkan, hingga untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti pembangunan 6.624 KM jalur kereta api, 1.823 unit rumah khusus, maupun 2.344 BTS di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T.
"Manfaat pajak ini berpotensi tergerus lewat gerakan tidak bertanggung jawab tersebut. Untuk itu, kepercayaan publik harus segera dikembalikan, terutama edukasi bahwa pajak dikelola, diawasi, dan dipergunakan sebagaimana mestinya," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala memeriksa dan mengaudit penerimaan pajak. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengawasi penggunaan pajak untuk membiayai pembangunan.
DPR pun senantiasa membuka pintu untuk menerima laporan atas indikasi penyalahgunaan pajak dan kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah. "Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk senantiasa membayar pajak dan melaporkannya, sebagai bentuk komitmen gotong royong kita untuk membangun negeri yang pengelolaannya pun kita kawal dan jaga bersama-sama," katanya.
Sementara itu, Anggota DPR, Daniel Johan menilai, Direktorat Jenderal Pajak sedang mengalami pukulan berat akibat ulah salah seorang putra pejabat pajak. Masalah tersebut mengakibatkan munculnya gerakan setop bayar pajak di media sosial (medsos).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak jangan sampai terus tergerus. Pemerintah pun didorong untuk membuat aksi nyata agar masyarakat tetap percaya dan mau bayar pajak.
Sebab, jika berlama-lama, bukan tidak mungkin isu tersebut dimanfaatkan pihak tertentu. "Harus dilakukan gebrakan-gebrakan yang signifikan, jangan sekedar simbolik. Mengembalikan kepercayaan menjadi jalan terbaik," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
