Impor Baju Bekas Ilegal Marak, Asosiasi: Penegakan Hukum Tidak Tegas
loading...
Asosiasi menyebut impor pakaian bekas ilegal kian menjamur dan masif. Ilustrasi Foto/MPI/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Meski aturan dengan tegas melarang impor pakaian bekas, nyatanya hingga kini masih banyak yang masuk melalui jalur tidak resmi alias illegal.
Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFi), Redma Gita Wirawasta mengatakan, saat ini impor pakaian bekas ilegal kian menjamur dan masif.
Bahkan, menurut dia, saat ini para penjual pakaian bekas impor ilegal sudah berani terang-terangan menjajakan produk ilegal tersebut. "Makin lama makin marak dan semakin terbuka," tukasnya dalam siaran Market Review di IDX Channel, Selasa (14/3/2023).
Dia menyebut salah satu penyebab utama merebaknya penjualan pakaian impor bekas ilegal lantaran tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah.
Padahal, larangan impor pakaian bekas sudah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
Hal itu juga diperkuat dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
"Tapi kan aturan hanya aturan, apa artinya aturan kalau tanpa penindakan hukum yang tegas, tidak pernah ada penegakan hukum yang tegas," cetusnya.
Lebih lanjut Redma menyampaikan, memang selama ini yang dilarang adalah importasinya, sedangkan untuk peredaraannya belum ada larangan. Sehingga, hal ini menimbulkan celah yang membuka penjualan produk pakaian bekas impor.
"Peredaran penjualan pakaian bekas itu tidak ada larangan, karena itu setelah itu masuk pasar mungkin juga tercampur dengan pakaian bekas yang dari lokal," tukas dia.
Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFi), Redma Gita Wirawasta mengatakan, saat ini impor pakaian bekas ilegal kian menjamur dan masif.
Bahkan, menurut dia, saat ini para penjual pakaian bekas impor ilegal sudah berani terang-terangan menjajakan produk ilegal tersebut. "Makin lama makin marak dan semakin terbuka," tukasnya dalam siaran Market Review di IDX Channel, Selasa (14/3/2023).
Dia menyebut salah satu penyebab utama merebaknya penjualan pakaian impor bekas ilegal lantaran tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah.
Padahal, larangan impor pakaian bekas sudah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
Hal itu juga diperkuat dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
"Tapi kan aturan hanya aturan, apa artinya aturan kalau tanpa penindakan hukum yang tegas, tidak pernah ada penegakan hukum yang tegas," cetusnya.
Lebih lanjut Redma menyampaikan, memang selama ini yang dilarang adalah importasinya, sedangkan untuk peredaraannya belum ada larangan. Sehingga, hal ini menimbulkan celah yang membuka penjualan produk pakaian bekas impor.
"Peredaran penjualan pakaian bekas itu tidak ada larangan, karena itu setelah itu masuk pasar mungkin juga tercampur dengan pakaian bekas yang dari lokal," tukas dia.
(ind)
Explore More