Menparekraf Sandiaga Minta Aturan Larangan Wisman Sewa Motor Harus Komprehensif
Selasa, 14 Maret 2023 - 21:02 WIB
loading...
Peraturan larangan wisman menyewa motor di Bali harus komprehensif. FOTO/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penindakan tegas bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang melanggar aturan di destinasi wisata.
Dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023), Menparekraf Sandiaga menanggapi larangan wisatawan mancanegara menggunakan sepeda motor yang dikemukakan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster. Menurutnya, kebijakan tersebut diterbitkan dalam upaya memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.
Baca Juga: Sandiaga Uno: F1 PowerBoat Lake Toba 2023 Angkat Perekonomian Masyarakat Sumut
Terlebih, ada beberapa kasus kecelakaan yang terjadi akibat wisatawan mancanegara yang tidak mahir mengendarai sepeda motor. "Setiap kebijakan harus memastikan keamanan dari pengendara kendaraan dan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendarai sepeda motor sampai akhirnya ada beberapa yang dalam keadaan sadar maupun mabuk mengalami kecelakaan itu tentunya harus ditindak secara tegas dan jika ada pelanggaran lalu lintas maka itu juga perlu ditindak tegas," kata Sandiaga.
Meski demikian, perlu kajian yang komprehensif dalam menertibkan hal ini, terutama bagi para para penyedia jasa sewa kendaraan bermotor. "Karena ini merupakan ladang usaha yang banyak membuka peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Dalam kesempatan serupa, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, menambahkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali pada pasal 7 dicantumkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali adalah wisatawan yang berkualitas, dengan salah satu syarat utamanya adalah berperilaku tertib dan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa perjalanan wisata.
Baca Juga: Lampaui Target, Paviliun Indonesia Berpotensi Bukukan Devisa Rp5,3 Triliun di ITB Berlin
Sementara berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, sepeda motor belum masuk ke dalam kategori kendaraan pariwisata. "Karena itu kami selalu mempertimbangkan kepentingan keamanan dan keselamatan wisatawan yang berwisata di Bali," kata Tjok Bagus.
Untuk itu, pihaknya akan menggelar rapat dengan Kepolisian Daerah Bali dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas hal ini, terutama terkait tata kelola pariwisata di Bali.
Soroti event motor trail di Bandung
Menparekraf Sandiaga juga menanggapi peristiwa rusaknya tanaman edelweis rawa di kawasan Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akibat pelaksanaan event motor trail. Menurutnya, digitalisasi berperan penting dalam pelaksanaan event. Baik itu terkait perizinan maupun manajemen risiko atas dampak pelaksanaan event tersebut.
“Digitalisasi pada proses perizinan event sangat diperlukan dan ini memicu bagaimana penyelenggaraan setiap kegiatan itu terdigitalisasi sehingga kalau ada pemberian izin event. Ini semua berbasis penilaian risiko dan kompetensi penyelenggaraan event itu sendiri," kata Sandiaga. Turut hadir dalam kesempatan itu para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf baik daring maupun luring.
Dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023), Menparekraf Sandiaga menanggapi larangan wisatawan mancanegara menggunakan sepeda motor yang dikemukakan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster. Menurutnya, kebijakan tersebut diterbitkan dalam upaya memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.
Baca Juga: Sandiaga Uno: F1 PowerBoat Lake Toba 2023 Angkat Perekonomian Masyarakat Sumut
Terlebih, ada beberapa kasus kecelakaan yang terjadi akibat wisatawan mancanegara yang tidak mahir mengendarai sepeda motor. "Setiap kebijakan harus memastikan keamanan dari pengendara kendaraan dan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendarai sepeda motor sampai akhirnya ada beberapa yang dalam keadaan sadar maupun mabuk mengalami kecelakaan itu tentunya harus ditindak secara tegas dan jika ada pelanggaran lalu lintas maka itu juga perlu ditindak tegas," kata Sandiaga.
Meski demikian, perlu kajian yang komprehensif dalam menertibkan hal ini, terutama bagi para para penyedia jasa sewa kendaraan bermotor. "Karena ini merupakan ladang usaha yang banyak membuka peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Dalam kesempatan serupa, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, menambahkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali pada pasal 7 dicantumkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali adalah wisatawan yang berkualitas, dengan salah satu syarat utamanya adalah berperilaku tertib dan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa perjalanan wisata.
Baca Juga: Lampaui Target, Paviliun Indonesia Berpotensi Bukukan Devisa Rp5,3 Triliun di ITB Berlin
Sementara berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, sepeda motor belum masuk ke dalam kategori kendaraan pariwisata. "Karena itu kami selalu mempertimbangkan kepentingan keamanan dan keselamatan wisatawan yang berwisata di Bali," kata Tjok Bagus.
Untuk itu, pihaknya akan menggelar rapat dengan Kepolisian Daerah Bali dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas hal ini, terutama terkait tata kelola pariwisata di Bali.
Soroti event motor trail di Bandung
Menparekraf Sandiaga juga menanggapi peristiwa rusaknya tanaman edelweis rawa di kawasan Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akibat pelaksanaan event motor trail. Menurutnya, digitalisasi berperan penting dalam pelaksanaan event. Baik itu terkait perizinan maupun manajemen risiko atas dampak pelaksanaan event tersebut.
“Digitalisasi pada proses perizinan event sangat diperlukan dan ini memicu bagaimana penyelenggaraan setiap kegiatan itu terdigitalisasi sehingga kalau ada pemberian izin event. Ini semua berbasis penilaian risiko dan kompetensi penyelenggaraan event itu sendiri," kata Sandiaga. Turut hadir dalam kesempatan itu para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf baik daring maupun luring.
(nng)
Lihat Juga :
