Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) 2023: Alirkan Kebaikan untuk Nusantara
Senin, 13 Maret 2023 - 15:00 WIB
loading...
A
A
A
Tahap selanjutnya adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan diawali dengan kegiatan Pemicuan/CLTS dan IMAS. Kegiatan Pemicuan merupakan proses membangkitkan dan memberdayakan masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi di masyarakat itu sendiri, dan memulai aksi lokal bersama untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan menerapkan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) serta pengamanan air minum rumah tangga (PAMRT), sementara kegiatan IMAS atau Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi adalah kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan melakukan kajian terhadap kondisi masyarakat terkait permasalahan di bidang air minum, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas air minum, serta mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat.
Setelah Pemicuan dan IMAS, kegiatan selanjutnya adalah Pemilihan Opsi Sarana dan kegiatan non fisik. Output kegiatan ini adalah Kesepakatan Opsi Teknologi SAM dan Kegiatan non fisik. Setelah pemilihan opsi kegiatan penting yang harus dilakukan adalah Pemeriksaaan Kualitas Air Pra Konstruksi.
Kegiatan ini berupa pemeriksanaan laboratorium terhadap sumber air yang akan digunakan sebagai air baku untuk sarana air minum yang akan direncanakan. Output dari kegiatan ini adalah Kelayakan Sumber Air yang akan digunaka sebagai air baku. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa parameter yang yang berada kadar maksimum yang berdasarkan Pemenkes 492 Tahun 2010 maka perencanaan yang akan disusun harus menyertakan perencanaan pengolahan air agar kualitas air sesuai dengan ketentuan.
Kegiatan berikutnya pada tahap perencanaan adalah melakukan survey lapangan. Kegiatan survey yang dilakukan berupa survey teknis, survey harga bahan dan survey upah. Berdasarkan hasil survey lapangan kemudian dilakukan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Setelah RKM selesai disusun maka kegiatan berikutnya adalah Evaluasi, Verifikasi dan Pengesahan RKM. Hasil akhir kegiatan ini adalah Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang siap untuk digunakan sebagai dasar untuk pemberian dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat.
Setelah RKM disahkan oleh Balai PPW, maka kegiatan memasuki tahap pelaksanaan. Tahap Pelaksanaan tingkat masyarakat diawali dengan kegiatan penerbitan SK Penerima BPM. SK ini diterbitkan oleh Balai PPW yang berisikan nama desa/kelurahan sasaran Pamsimas 2023 yang akan menerima Dana BPM Pamsimas 2023 berikut rincian nilai BPM dan no rekening Kelompok Masyarakat selaku pihak yang akan menerima danba BPM Pamsimas. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan kontrak swakelola antara PPK Air Minum selaku pengelola Dana BPM Pamsimas dengan Ketua Kelompok Masyarakat selaku penerima Dana BPM Pamsimas. Dari proses ini akan dihasilkan Kontrak Swakelola yang akan menjadi dasar pencairan dana BPM Pamsimas.
Kegiatan lanjutan adalah pencairan Dana BPM. Dana PBM akan cair dan langsung masuk ke rekening kelompok masyarakat. Dana PBM akan cair dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebanyak 70% dan tahap kedua sebesar 40%. Setiap pencairan memerlukan berbagai persyaratan dan harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat. Setelah Dana BPM cair, maka Kelompok Masyarakat segera melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan pada RKM yaitu kegiatan pelatihan tingkat masyarakat, kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan pembangunan sarana air minum. Seluruh bukti transaksi pembelian dan pembayaran untuk semua kegiatan harus dikumpulkan dan disampian serta dibuat laporan dan pembukuannya. Semua proses ini harus tranparan dan harus disampaikan kepada masyarakat setiap lokasi sasaran secara berkala.
Setelah semua kegiatan selesai termasuk pembangunan sarana air minum, sebelum dilakukan kegiatan uji coba system dan penyelesaian kegiatan maka dilakukan pembentuka Kelompok Pengelola Sistem Sarana Air Minum (KPSPAM). KPSPAM adalah kelompok masyarakat yang akan bertugas melakukan pengelolaan berupa kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana air minum Pamsimas. yang telah dibangun. Kegiatan terakhir yang dlakukan adalah kegiatan uji coba system. Penyelesaian kegiatan dan serah terima infrastruktur air minum. Untuk desa Satker PPP, Balai PPW menyerahkan kegiatan yang sudah dilaksanakan berupa Infrastruktur Air Minum kepada Pemerintah Desa. Selanjutnya berdasarkan Musyawarah masyarakat dan pemerintah desa, Pemerintah Desa kemudian menyerahkan Infrastruktur Air Minum dan/atau pengelolaan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada KPSPAM.
Penutup
Keberhasilan pelaksanana Pamsimas di tahun 2023 ini tidak akan lepas dari dukungan semua pihak. Dukungan, komitmen, kerjasama dan kolaborasi yang baik dari para segenap pemangku kepentingan terkait sesuai peran dan kewenangannya, baik pengelola Pamsimas di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa, dan masyarakat agar tujuan Pamsimas dapat tercapai.
Perwujudan penyediaan akses air minum yang berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga sangat dipengaruhi dengan adanya regulasi dan institusi pengelola yang memiliki tugas dan fungsi pada pelayanan air minum, serta tentunya dukungan alternatif sumber pendanaan untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan. Hal ini menjadi penting, mengingat kegiatan pasca pembangunan seringkali menjadi hambatan terhadap keberfungsian dan keberlanjutan infrastruktur terbangun, karenanya perlu menjadi perhatian terutama dari pihak Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penyelenggara kegiatan air minum.
Semua ini perlu kerja sama dan komitmen yang kuat dari segenap pihak dan pelaku pemerintah, swasta dan masyarakat serta pihak-pihak lainnya. Tujuannya hanya satu yaitu memberikan kemudahan seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan sarana air minum yang berkualitas. Layanan air minum terpenuhi, kesehatan masyarakat akan terus meningkat. Kesehatan tetap baik, produktivitas masyarakat pun akan meningkat dan akhirnya kesejahteraan juga akan meningkat. Semua berawal dari penyediaan layanan air minum kepada masyarakat. Mari kita selalu berkomitmen untuk mengalirkan kebaikan untuk Nusantara....
Setelah Pemicuan dan IMAS, kegiatan selanjutnya adalah Pemilihan Opsi Sarana dan kegiatan non fisik. Output kegiatan ini adalah Kesepakatan Opsi Teknologi SAM dan Kegiatan non fisik. Setelah pemilihan opsi kegiatan penting yang harus dilakukan adalah Pemeriksaaan Kualitas Air Pra Konstruksi.
Kegiatan ini berupa pemeriksanaan laboratorium terhadap sumber air yang akan digunakan sebagai air baku untuk sarana air minum yang akan direncanakan. Output dari kegiatan ini adalah Kelayakan Sumber Air yang akan digunaka sebagai air baku. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa parameter yang yang berada kadar maksimum yang berdasarkan Pemenkes 492 Tahun 2010 maka perencanaan yang akan disusun harus menyertakan perencanaan pengolahan air agar kualitas air sesuai dengan ketentuan.
Kegiatan berikutnya pada tahap perencanaan adalah melakukan survey lapangan. Kegiatan survey yang dilakukan berupa survey teknis, survey harga bahan dan survey upah. Berdasarkan hasil survey lapangan kemudian dilakukan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Setelah RKM selesai disusun maka kegiatan berikutnya adalah Evaluasi, Verifikasi dan Pengesahan RKM. Hasil akhir kegiatan ini adalah Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang siap untuk digunakan sebagai dasar untuk pemberian dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat.
Setelah RKM disahkan oleh Balai PPW, maka kegiatan memasuki tahap pelaksanaan. Tahap Pelaksanaan tingkat masyarakat diawali dengan kegiatan penerbitan SK Penerima BPM. SK ini diterbitkan oleh Balai PPW yang berisikan nama desa/kelurahan sasaran Pamsimas 2023 yang akan menerima Dana BPM Pamsimas 2023 berikut rincian nilai BPM dan no rekening Kelompok Masyarakat selaku pihak yang akan menerima danba BPM Pamsimas. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan kontrak swakelola antara PPK Air Minum selaku pengelola Dana BPM Pamsimas dengan Ketua Kelompok Masyarakat selaku penerima Dana BPM Pamsimas. Dari proses ini akan dihasilkan Kontrak Swakelola yang akan menjadi dasar pencairan dana BPM Pamsimas.
Kegiatan lanjutan adalah pencairan Dana BPM. Dana PBM akan cair dan langsung masuk ke rekening kelompok masyarakat. Dana PBM akan cair dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebanyak 70% dan tahap kedua sebesar 40%. Setiap pencairan memerlukan berbagai persyaratan dan harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat. Setelah Dana BPM cair, maka Kelompok Masyarakat segera melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan pada RKM yaitu kegiatan pelatihan tingkat masyarakat, kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan pembangunan sarana air minum. Seluruh bukti transaksi pembelian dan pembayaran untuk semua kegiatan harus dikumpulkan dan disampian serta dibuat laporan dan pembukuannya. Semua proses ini harus tranparan dan harus disampaikan kepada masyarakat setiap lokasi sasaran secara berkala.
Setelah semua kegiatan selesai termasuk pembangunan sarana air minum, sebelum dilakukan kegiatan uji coba system dan penyelesaian kegiatan maka dilakukan pembentuka Kelompok Pengelola Sistem Sarana Air Minum (KPSPAM). KPSPAM adalah kelompok masyarakat yang akan bertugas melakukan pengelolaan berupa kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana air minum Pamsimas. yang telah dibangun. Kegiatan terakhir yang dlakukan adalah kegiatan uji coba system. Penyelesaian kegiatan dan serah terima infrastruktur air minum. Untuk desa Satker PPP, Balai PPW menyerahkan kegiatan yang sudah dilaksanakan berupa Infrastruktur Air Minum kepada Pemerintah Desa. Selanjutnya berdasarkan Musyawarah masyarakat dan pemerintah desa, Pemerintah Desa kemudian menyerahkan Infrastruktur Air Minum dan/atau pengelolaan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada KPSPAM.
Penutup
Keberhasilan pelaksanana Pamsimas di tahun 2023 ini tidak akan lepas dari dukungan semua pihak. Dukungan, komitmen, kerjasama dan kolaborasi yang baik dari para segenap pemangku kepentingan terkait sesuai peran dan kewenangannya, baik pengelola Pamsimas di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa, dan masyarakat agar tujuan Pamsimas dapat tercapai.
Perwujudan penyediaan akses air minum yang berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga sangat dipengaruhi dengan adanya regulasi dan institusi pengelola yang memiliki tugas dan fungsi pada pelayanan air minum, serta tentunya dukungan alternatif sumber pendanaan untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan. Hal ini menjadi penting, mengingat kegiatan pasca pembangunan seringkali menjadi hambatan terhadap keberfungsian dan keberlanjutan infrastruktur terbangun, karenanya perlu menjadi perhatian terutama dari pihak Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penyelenggara kegiatan air minum.
Semua ini perlu kerja sama dan komitmen yang kuat dari segenap pihak dan pelaku pemerintah, swasta dan masyarakat serta pihak-pihak lainnya. Tujuannya hanya satu yaitu memberikan kemudahan seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan sarana air minum yang berkualitas. Layanan air minum terpenuhi, kesehatan masyarakat akan terus meningkat. Kesehatan tetap baik, produktivitas masyarakat pun akan meningkat dan akhirnya kesejahteraan juga akan meningkat. Semua berawal dari penyediaan layanan air minum kepada masyarakat. Mari kita selalu berkomitmen untuk mengalirkan kebaikan untuk Nusantara....
(ars)
Lihat Juga :
