Sri Mulyani Ungkap Peran Penting UMKM Dorong Pertumbuhan Ekonomi ASEAN
loading...
A
A
A
NUSA DUA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan UMKM memiliki peran penting mendorong ekonomi ASEAN. Bagaiamana tidak, 35-69% Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang dari UMKM dengan kontribusi tenaga kerja mencapai 35-97%.
"Melalui inovasi dan percepatan digitalisasi menjadi sangat vital untuk pertumbuhan UMKM yang lebih produktif dan inklusif," ujar Sri Mulyani dalam acara High-Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Nusa Dua, Bali, Rabu (29/3/2023).
Sri Mulyani mendorong pelaku UMKM dapat membaca data dan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan usaha. Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat ASEAN regional framework dalam mendorong inklusi keuangan digital dan literasi keuangan UMKM.
Di samping itu, negara-negara ASEAN juga perlu menyediakan database atau dataset untuk mengidentifikasikan kapasitas UMKM, level inklusivitas, governance, dan kualitas institusional. Tak hanya itu, ASEAN juga didorong menyediakan sistem e-payment sebagai bentuk transaksi langsung yang lebih mudah antarnegara.
Lebih lanjut, sistem tersebut juga dapat memfasilitasi pembayaran lintas batas atau cross border payment, pembayaran cepat (fast payment), pengiriman uang digital, dan penetapan mata uang lokal. Hal itu selaras dengan peta jalan atau roadmap Bandar Sri Begawan (BSBR) 2021.
"Sistem pembayaran yang mudah dan praktis dengan fokus pada kebutuhan end user dari produk tersebut adalah faktor sukses meningkatkan interkoneksi," jelasnya.
"Melalui inovasi dan percepatan digitalisasi menjadi sangat vital untuk pertumbuhan UMKM yang lebih produktif dan inklusif," ujar Sri Mulyani dalam acara High-Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Nusa Dua, Bali, Rabu (29/3/2023).
Sri Mulyani mendorong pelaku UMKM dapat membaca data dan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan usaha. Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat ASEAN regional framework dalam mendorong inklusi keuangan digital dan literasi keuangan UMKM.
Di samping itu, negara-negara ASEAN juga perlu menyediakan database atau dataset untuk mengidentifikasikan kapasitas UMKM, level inklusivitas, governance, dan kualitas institusional. Tak hanya itu, ASEAN juga didorong menyediakan sistem e-payment sebagai bentuk transaksi langsung yang lebih mudah antarnegara.
Lebih lanjut, sistem tersebut juga dapat memfasilitasi pembayaran lintas batas atau cross border payment, pembayaran cepat (fast payment), pengiriman uang digital, dan penetapan mata uang lokal. Hal itu selaras dengan peta jalan atau roadmap Bandar Sri Begawan (BSBR) 2021.
"Sistem pembayaran yang mudah dan praktis dengan fokus pada kebutuhan end user dari produk tersebut adalah faktor sukses meningkatkan interkoneksi," jelasnya.
(nng)