Masih Minim, Ombudsman Soroti Alokasi Dana Kesehatan Daerah
Kamis, 30 Maret 2023 - 13:57 WIB
loading...
A
A
A
"Pemda sendiri kesulitan untuk memastikan bahwa kesehatan masyarakat tetap terjaga. Yang dilakukan Pemda biasanya adalah mengambil dana bansos atau dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan untuk membiayai warga. Ini kasus nyata," tuturnya.
Baca Juga: Harga Mahal Jadi Alasan Mobil Listrik Tidak Laku di Indonesia
Oleh sebab itu, Robert meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendesain anggaran DAK berbasis kinerja agar Pemda memiliki dana yang cukup menjamin kesehatan masyarakat. Dia juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepala daerah yang belum mengalokasikan 10% untuk kesehatan.
"Saya minta BPJS Kesehatan juga melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk sanksi atau punishment kepada daerah-daerah yang belum menjalankan kewajiban Pemda mengalokasikan minimal 10 persen APBD mereka untuk kesehatan," jelasnya.
Baca Juga: Harga Mahal Jadi Alasan Mobil Listrik Tidak Laku di Indonesia
Oleh sebab itu, Robert meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendesain anggaran DAK berbasis kinerja agar Pemda memiliki dana yang cukup menjamin kesehatan masyarakat. Dia juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepala daerah yang belum mengalokasikan 10% untuk kesehatan.
"Saya minta BPJS Kesehatan juga melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk sanksi atau punishment kepada daerah-daerah yang belum menjalankan kewajiban Pemda mengalokasikan minimal 10 persen APBD mereka untuk kesehatan," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
