Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Bahlil: Percepatan Penerbitan NIB Disambut Positif
loading...
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordiasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah mendorong percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. Penerbitan izin usaha ini dimaksudkan untuk mempermudah UMK dalam mengurus sertifikat halal dan standar nasional Indonesia (SNI) untuk produknya.
"Perintah presiden sehari 100 ribu. Dari 4 juta NIB yang diterbitkan sejak berlakunya UU Cipta Kerja, 98% itu UMKM," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi Produk Halal, Percepatan Penerbitan NIB, dan SNI Bina UMK Bagi Usaha Mikro di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan (11/4/2023).
Dia mengatakan percepatan penerbitan NIB selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Merespons Menteri Bahlil, UPRINTIS Indonesia yang menjadi mitra Kemenkop UMK menyambut baik langkah pemerintah mendorong percepatan penerbitan NIB termasuk mempermudah kepengurusan sertifikat halal dan SNI Bina UMK.
Khusus untuk NIB, chairwomen UPRINTIS Indonesia, Novita Hardini mengklaim para pelaku UMK termasuk di daerahnya sangat memerlukan kepemilikan NIB yang dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).
"Pemerintah telah menganggarkan KUR senilai Rp470 triliun pada tahun 2023 dengan harapan dapat mempermudah UMKM mengakses pendanaan tanpa angunan asalkan memiliki NIB ," kata Novita Hardani.
Mendukung langkah Bahlil Lahadalia dan Menkop UKM Teten Masduki, Novita Hardini yang memiliki ratusan anggota di seluruh penjuru tanah air ini memastikan pihaknya akan membantu segenap daya dan upaya percepatan NIB, sertifikasi halal, SNI Bina UMK yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Apalagi, Presiden Jokowi telah mengambil kebijakan terkait kredit tanpa anggunan sebesar Rp 20 juta sampai Rp 100 juta yang diajukan oleh pelaku UMK cukup menyertakan NIB.
"Disinilah saya melihat dan merasakan betul keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMK. Terbukti dimasa krisis seperti pandemi Covid lalu, UMK menjadi salah satu penyelamat perekonomian Indonesi," ungkap Novita Hardini.
Di sisi lain, pemeran Fatimah dalam film Buya Hamka ini tidak menampik adanya persoalan perbankan yang dialami pelaku UMK, seperti yang diungkap oleh Bahlil Lahadalia dan Teten Masduki.
"Perintah presiden sehari 100 ribu. Dari 4 juta NIB yang diterbitkan sejak berlakunya UU Cipta Kerja, 98% itu UMKM," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi Produk Halal, Percepatan Penerbitan NIB, dan SNI Bina UMK Bagi Usaha Mikro di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan (11/4/2023).
Dia mengatakan percepatan penerbitan NIB selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Merespons Menteri Bahlil, UPRINTIS Indonesia yang menjadi mitra Kemenkop UMK menyambut baik langkah pemerintah mendorong percepatan penerbitan NIB termasuk mempermudah kepengurusan sertifikat halal dan SNI Bina UMK.
Khusus untuk NIB, chairwomen UPRINTIS Indonesia, Novita Hardini mengklaim para pelaku UMK termasuk di daerahnya sangat memerlukan kepemilikan NIB yang dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).
"Pemerintah telah menganggarkan KUR senilai Rp470 triliun pada tahun 2023 dengan harapan dapat mempermudah UMKM mengakses pendanaan tanpa angunan asalkan memiliki NIB ," kata Novita Hardani.
Mendukung langkah Bahlil Lahadalia dan Menkop UKM Teten Masduki, Novita Hardini yang memiliki ratusan anggota di seluruh penjuru tanah air ini memastikan pihaknya akan membantu segenap daya dan upaya percepatan NIB, sertifikasi halal, SNI Bina UMK yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Apalagi, Presiden Jokowi telah mengambil kebijakan terkait kredit tanpa anggunan sebesar Rp 20 juta sampai Rp 100 juta yang diajukan oleh pelaku UMK cukup menyertakan NIB.
"Disinilah saya melihat dan merasakan betul keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMK. Terbukti dimasa krisis seperti pandemi Covid lalu, UMK menjadi salah satu penyelamat perekonomian Indonesi," ungkap Novita Hardini.
Di sisi lain, pemeran Fatimah dalam film Buya Hamka ini tidak menampik adanya persoalan perbankan yang dialami pelaku UMK, seperti yang diungkap oleh Bahlil Lahadalia dan Teten Masduki.
Explore More