Bahlil: Percepatan Penerbitan NIB Disambut Positif

Permasalahan tersebut yakni masih ada pihak perbankan yang enggan menyalurkan KUR kepada para pelaku UMK tanpa jaminan alias agunan. Padahal seharusnya cukup dengan hanya menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kedua menteri Jokowi ini mengungkapkan kondisi tersebut mempersulit UMK untuk berkembang di dalam negeri. Padahal pemerintah telah menggelontorkan Rp 470 triliun untuk penyaluran KUR dan pemerintah juga memberikan subsidi bunga 3% serta penanganan pembayaran kredit macet.

“Kendala ini memang terjadi di lapangan. Namun saya yakin, pemerintah agar UMK yang jelas menjadi soko guru ekonomi Indonesia dapat maju” pungkas Novita Hardini.